Alasan Nasdem Tak Setor Nama Calon Menteri untuk Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya memastikan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

“Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik,” kata Hermawi saat dihubungi di Jakarta pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Dia menyebutkan keputusan Nasdem saat ini adalah tidak mengirimkan nama-nama untuk masuk anggota kabinet Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, komitmen Nasdem masih merupakan bagian dari pendukung pemerintahan mendatang.

Hermawi menuturkan menjadi anggota kabinet bagi Nasdem tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah sumbangan pemikirannya dapat diterima pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nasdem memang tidak mengirim nama untuk anggota kabinet karena yang lebih penting bagi Nasdem adalah sumbangan pemikiran kami bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

Jumlah Kementerian di Kabinet Ptabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan kementerian pada kabinet Prabowo bakal berjumlah sekitar 44-46.

“Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengatakan sudah mendapatkan informasi nomenklatur kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk rakyat.

Dasco menuturkan jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu akan berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Dasco menyebutkan DPR pun bakal menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, kata dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan pemerintahan mendatang. “Nanti diharapkan Senin (14 Oktober) pada saat rapat pimpinan dan badan permusyawaratan itu sudah mendekati fixed," kata dia.

Selanjutnya, Adies Kadir menyebutkan nomenklatur kementerian yang beredar masih berupa Simulasi…

Adapun Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan dokumen berisi daftar nomenklatur kementerian yang menjadi mitra AKD di DPR sebagaimana beredar di publik masih berupa simulasi.

“Itu masih sebagian daripada simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi-simulasi,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.

Politikus Golkar itu menyebutkan terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian yang akan menjadi mitra kerja AKD di DPR. “Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, bahkan simulasi mungkin kami (DPR) sampai 14 komisi kami siapkan,” ujarnya.

“Jadi beberapa (komisi) yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi,” kata dia menambahkan.

Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi. “Kan banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan. Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru, berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain,” ucapnya.

Dia menuturkan simulasi itu juga dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam mengakomodasi jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang diwacanakan akan bertambah.

“Misalnya, kementeriannya begini, kami sudah siap. Kalau kementeriannya seperti kemarin itu yang bocor, ya kami siapkan 13 (komisi). Kalau kementerian yang berubah, kami siapkan 12 (komisi), kalau tetap kami siapkan 11 (komisi). Atau lebih dari itu, kami siapkan 14 (komisi). Jadi itu kan masih digodok semua, yang penting DPR siap," tuturnya.

Adies mengatakan pihaknya kemungkinan akan memperoleh susunan final nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan AKD di DPR RI dalam beberapa hari ke depan. “Mudah-mudahan pas satu (hingga) dua hari ini," kata dia.

Pilihan editor: Ini Calon Pengganti Benny Laos di Pilkada Maluku Utara