Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengangkat sejumlah pengurus baru dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Di antara mereka, ada nama-nama seperti eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga anggota DPR Adian Napitupulu yang diangkat menjadi pejabat teras partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya melantik pengurus-pengurus baru tersebut. Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat. Di antaranya dengan memisahkan Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu menjadi dua, yaitu untuk Pemilu legislatif dan eksekutif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Perubahan struktur dari DPP PDIP dan kepala-kepala badan itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024.
Menurut Hasto, penunjukkan nama-nama baru di DPP PDIP dilakukan untuk mengoptimalkan peran partai dalam Pilkada 2024. Salah satunya, kata dia, agar PDIP dapat memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin di daerahnya.
“Sehingga Pilkada bukan menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan kemudian membawa jarak ke rakyatnya,” ucap Hasto. Tujuan tersebut, kata dia, menjadi alasan perubahan struktur dan penambahan nama baru di DPP PDIP.
Selain itu, Hasto juga menjelaskan alasan PDIP memisahkan Bappilu menjadi untuk Pemilu ekskutif dan legislatif. “Ini bukan pemisahan, ini suatu bentuk kerja sama karena beratnya tugas-tugas yang dilakukan dan mempersiapkan anggota legislatif itu jauh lebih penting, agar nantinya PDIP betul-betul menjadi partai yang keputusannya membawa upaya untuk mengatasi persoalan rakyat,” ujar Hasto.
Hasto pun membantah pemisahan itu didasari evaluasi kekalahan calon usungan PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, di Pilpres 2024. Sebabnya, kata Hasto, PDIP tetap terbilang berhasil di Pemilu 2024 setelah keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif untuk ketiga kali berturut-turut.
Hasto lalu menanggapi penunjukkan sejumlah personel baru di DPP PDIP. Salah satunya soal Adian Napitupulu yang menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi.
“Muncul wajah-wajah yang tidak asing lagi, seperti ada Pak Adian, Wakil Sekjen Bidang Kominfo karena kemampuan Pak Adian dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat dan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai,” ujar Hasto.
Selain itu, ada juga Ronny Talapessy yang menjadi Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum. “Bung Ronny menjadi Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum karena kita melihat adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism dimana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat,” kata Hasto.
Hasto mengklaim penunjukkan nama-nama lainnya juga untuk menjamin PDIP dapat berperan dalam pembangunan yang berkeadilan. “Sehingga masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Basuki Tjahaja Purnama ketua DPP Bidang Perekonomian,” ucap dia.
Foto 
