Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bakal mengikuti permintaan Universitas Indonesia yang memutuskan agar ia memperbaiki disertasi untuk gelar doktornya. "Saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI," kata Ketua Umum Partai Golkar itu saat ditemui di sela menyambangi Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 10 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Cara Urus Sertifikat Tanah yang Rusak dan Hilang Akibat Banjir
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai seorang mahasiswa di kampus tersebut, Bahlil mengaku mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berlaku. "Karena saya sebagai mahasiswa, maka saya akan menjalankan apa yang diatur dan yang diputuskan oleh kampus," ujar Bahlil.
Soal permintaan perbaikan disertasi itu, Bahlil membeberkan akan segera menyiapkannya. "Nah, terkait dengan perbaikan, saya akan melakukan perbaikan sebagaimana apa yang dimintakan oleh kampus," ujarnya.
Hanya saja, terkait desakan untuk meminta maaf kepada civitas UI terkait polemik gelar itu, Bahlil enggan menjawab dan bergegas pergi.
Sebelumnya, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) telah menggelar rapat koordinasi merespons polemik pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia.
Rapat koordinasi dilakukan MWA bersama empat organ UI pada Selasa, 12 November 2024. Salah satu keputusannya adalah menangguhkan kelulusan Bahlil dalam Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.
Keputusan itu disebutkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, dan selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik yang akan digelar berikutnya.
Dalam lampiran nota dinas itu, UI juga meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia pada bulan lalu.
Bahlil sebelumnya dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar doktor setelah menyelesaikan kuliah 6 semesternya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI dalam waktu kurang dari dua tahun. Durasi studi itu dinilai sangat cepat dari normalnya yang butuh tiga tahun, bahkan lebih.
Dalam nota dinas itu, MWA UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika.
UI juga telah melakukan evaluasi mendalam tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.
Setelah mendapat sorotan tajam publik, UI akhirnya memutuskan untuk menunda sementara penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan.
Foto 
