Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Anindya Bakrie mengumumkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, 7 Oktober 2024. Kubu Arsjad Rasjid menilai pembentukan struktur kepengurusan itu melanggar kesepakatan antara kedua pihak di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 September 2024 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arsjad mengatakan, dalam pertemuan itu, dia dan Anindya bersepakat mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. “Waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anindya sampai hari ini belum merespons perihal hasil kesepakatan untuk menggelar Munas itu. Ketika ditanya awak media di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan kemarin, dia memilih bungkam.
Kepada Tempo, Wakil Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin, Nofel Saleh Hilabi, menceritakan hasil pertemuan itu menurut versinya. Menurutnya, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Arsjad Rasjid bergabung ke Kadin pimpinan Anindya Bakrie.
Presiden Direktur PT Indika Energy itu, kata Nofel, akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Anindya Bakrie berdasarkan hasil Munas Kadin di Kendari pada Juni 2021. "Insyaallah (sepakat), kemarin sudah salaman kan,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 September 2024.
Ketika berbincang dengan Tempo, Ahad, 15 September 2024, Arsjad pernah mengatakan Anindya Bakrie sempat memintanya bertukar posisi. Arsjad menolak. Dia mempertanyakan mekanisme yang memungkinkan untuk merealisasikan ide itu. Sebelumnya, pda Munas Kadin di Kendari pada 2021, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Ihwal mekanisme penunjukan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Nofel menyebut akan diserahkan kepada formatur yang terbentuk pada Munaslub tempo hari. Dewan yang antara lain terdiri dari perwakilan Kadin Daerah dan asosiasi ini bertugas menyusun kepengurusan baru di bawah Anindya Bakrie. “Saat penyusunan kepengurusan itu tinggal dimasukkan ketua dewan pertimbangannya,” katanya.
Dia mengatakan keputusan final akan diambil sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024–2029. "Finalnya insyaallah sebelum pelantikan Presiden," katanya. Sekretaris Formatur Kadin Indonesia hasil Munaslub, Mulyadi Jayabaya, mengumumkan penunjukan Arsjad itu kemarin.
Langkah selanjutnya, Nofel mengatakan Kadin akan berfokus menyukseskan sisa pemerintahan Joko Widodo dan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Muaranya, kata dia, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin, Dhaniswara K. Harjono, menyatakan Arsjad tak pernah memberikan persetujuan atas pencatutan namanya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam struktur Kadin yang dipimpin Anin. “Tidak ada pemberitahuan khusus dan tanpa persetujuan Pak Arsjad. Tiba-tiba saja diumumkan seperti itu,” ujar Dhaniswara saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dhaniswara mengatakan, pihaknya keberatan atas pencatutan nama Arsjad Rasjid dalam kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Sebab, ia dan pengurus Kadin lain tengah menyiapkan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin ke IX.
Pilihan editor: Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
Berita ini mengalami revisi pada Rabu, 9 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB, dengan penambahan konfirmasi dari Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin, Dhaniswara K. Harjono, yang menyatakan Arsjad tak pernah memberikan persetujuan atas pencatutan namanya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam struktur Kadin yang dipimpin Anindya Bakrie.
Foto 
