Gibran Mencari Tameng Politik Setelah Pelantikan

Pada April 2024, satu bulan seusai pertemuan itu, kabar mengenai bakal bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Golkar perlahan-lahan tersingkap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga partai berlambang pohon beringin. "Bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah masuk keluarga besar Golkar," ujar Airlangga. 

Seorang politikus Golkar pada masa kepengurusan Airlangga menuturkan upaya Golkar untuk menggaet Gibran sebetulnya telah lama direncanakan, bahkan sebelum berlangsungnya perhelatan pilpres 2024. Saat itu, kata dia, terjadi tarik-ulur di lingkup internal Koalisi Indonesia Maju (KIM)—koalisi partai politik pendukung Prabowo—ihwal figur yang bakal didapuk sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. 

Nama Gibran, menurut sumber ini, dipilih sebagai upaya untuk menetralkan kondisi internal koalisi. Menurut sumber ini, posisi Gibran memang bukan kader partai di koalisi, melainkan sebagai putra sulung Jokowi yang bisa menjadi daya tarik dalam pertarungan pilpres. Namun rencana memasukkan Gibran sebagai kader gagal karena ia memilih urusan pilpres rampung lebih dulu. 

Utje Gustaaf Patty tak menampik cerita tersebut. Ia mengatakan isu bakal bergabungnya Gibran ke partai beringin memang berembus kencang saat itu. Menurut Utje, keinginan partai politik meminang Gibran dilatari oleh predikatnya yang bakal didapuk Prabowo menjadi calon wakil presiden. Dengan posisi tersebut, otomatis daya tawar politik Gibran menjadi makin tinggi, mengingat statusnya sebagai orang yang dipilih Prabowo. “Tapi, sampai saat ini pun, kebenaran bahwa Gibran bergabung ke Golkar masih abu-abu,” ucap Utje. 

Seorang narasumber lain di kubu Prabowo-Gibran mengatakan peluang Gibran bergabung dengan Partai Golkar kian menguat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar saat ini. Dengan posisi Bahlil di pucuk pimpinan, bukan tidak mungkin Gibran akan memperoleh posisi yang strategis apabila bergabung dengan partai beringin. Hal ini dilakukan sekaligus untuk menguatkan posisi Gibran sebagai wakil presiden nantinya. 

Adapun narasumber lain di lingkup internal koalisi pendukung Prabowo-Gibran menyebutkan upaya menjadikan Gibran sebagai kader Partai Golkar merupakan strategi orang-orang dekat Jokowi. Menurut sumber ini, jika PDIP benar-benar menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, hal tersebut akan menimbulkan risiko bagi Gibran yang tidak memiliki partai sebagai beking politik di pemerintahan. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah ketua umum partai menyampaikan keterangan pers di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 24 April 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

Jokowi dan Gibran sejatinya merupakan kader PDIP. Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan Gibran dan Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP. Pernyataan tersebut merupakan pangkal dari merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP ketika Jokowi berkukuh mendorong pencalonan Gibran dalam pilpres 2024.

Laporan majalah Tempo edisi 7-12 Oktober 2024 dengan judul "Cawe-cawe Sampai Akhir" menyebutkan masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal berisiko terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden. Kerentanan tersebut muncul karena Gibran tak masuk partai politik mana pun. Pada saat yang sama, ramai di jagat media sosial soal akun Fufufafa di Kaskus—platform komunitas dunia maya—yang menyerang Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Kala itu Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi tersebut. Nama Gibran disebut-sebut terseret dalam persoalan unggahan akun itu. 

Utje menegaskan para loyalis Jokowi akan berpindah haluan dukungan setelah Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia mengatakan para relawan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan mereka siap membantu Gibran apabila ada pihak yang mencoba mengancam posisi putra sulung Jokowi itu. “Kami siap pasang badan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucap Utje. 

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan tidak ada yang tak mungkin saat menjawab pertanyaan tentang peluang partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo. "Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di kompleks DPR/MPR Senayan pada 24 September 2024.

Ketua DPR ini mengatakan PDIP selalu berkomunikasi dengan pihak Prabowo, khususnya setelah pelaksanaan pilpres 2024. Secara pribadi, Puan mengaku sudah berkali-kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Meski begitu, dia belum bisa memastikan jadwal pertemuan presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

Tempo sudah meminta konfirmasi dan tanggapan Gibran ihwal isu bakal bergabungnya dia dengan Partai Golkar seusai pelantikan. Namun, hingga berita ini ditulis, Gibran belum menjawab pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Notifikasi pada aplikasi tersebut hanya menunjukkan tanda dua centang abu atau terkirim tapi belum dibaca. 

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan pada prinsipnya Golkar adalah partai yang terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung serta mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. Golkar, kata dia, turut senang dan mempersilakan Gibran menjadi bagian dari partai beringin. “Namun sampai saat ini belum ada pembahasan di lingkup internal soal Mas Gibran yang akan bergabung,” ujar Sarmuji pada Senin, 14 Oktober 2024.

Daya Tawar Politik Setelah Jokowi Lengser 

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bergabung dengan partai politik menjadi pilihan terbaik bagi Gibran untuk melanggengkan dan menguatkan karier politiknya. Menurut dia, Gibran memiliki daya tarik politik saat didapuk menjadi pendamping Prabowo. Namun lengsernya Jokowi dari kursi presiden akan berpengaruh terhadap daya tawar politik Gibran di kemudian hari. “Ini jadi keniscayaan,” ujar Agung saat dihubungi pada Senin, 14 Oktober 2024. 

Untuk menguatkan daya tawar politik setelah Presiden Jokowi lengser, Agung menilai, Gibran harus bergabung dengan partai politik yang memiliki tingkat dan basis elektoral tinggi, misalnya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Demokrat, atau NasDem. Dari sejumlah partai itu, Agung menyebut Golkar sebagai partai yang paling ideal bagi Gibran untuk menjadi destinasi karier politiknya. “Yang paling mendekati sesuai dengan latar belakangnya adalah Golkar,” tutur Agung. 

Peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan hal senada. Usep mengatakan posisi Gibran cenderung berisiko apabila tidak bergabung dengan partai politik di tengah persoalan yang menyeret namanya belakangan ini, misalnya mengenai akun Fufufafa dan peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan. “Hal terpenting adalah modal elektoral untuk pemilihan selanjutnya,” kata Usep. Ia menyebutkan seseorang yang berkarier di politik mesti bergabung dengan partai untuk mengamankan posisinya.