BGN Terkena Efisiensi Anggaran Rp 200,2 Miliar, Begini Kelanjutan Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan efisiensi anggaran sebesar Rp 200,2 miliar di BGN tidak mempengaruhi program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah berjalan. Dadan mengatakan pemangkasan anggaran itu tidak berhubungan dengan program MBG, karena efisiensi itu berkaitan dengan pengadaan lahan.

Dadan menegaskan efisiensi anggaran tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang nantinya akan diatasi dengan skema pinjam-pakai. “Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan lembaga lain,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi. Dia juga menyebutkan penambahan anggaran MBG akan dipercepat pada 2025, karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.

“Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, Dadan menyebutkan BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah. “Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp 70,7 triliun sekian. Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun, kalau penerima manfaat ditambah,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 12 Februari 2025.

Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap. “Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu,” ujar dia.

Dia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membelinya, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Kepala BGN: Rp 100 Triliun dari Pemangkasan Anggaran Patut Dialihkan ke MBG

Setelah rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR  pada Rabu malam itu, Dadan menyebutkan program MBG patut menerima Rp 100 triliun yang berasal dari alokasi pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga. Dadan menghitung tambahan anggaran Rp 100 triliun itu diperlukan untuk mempercepat pencapaian target penerima MBG sebanyak 82,9 juta orang pada 2025. “Kalau nanti percepatan itu dimulai September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun,” ucap Dadan. 

Menurut dia, MBG memenuhi tiga aspek program yang direstui Presiden Prabowo untuk menerima bagian dari realokasi efisiensi anggaran yang ditargetkan terkumpul Rp 306 triliun. Ketiga aspek tersebut adalah program harus meningkatkan lapangan kerja, mendongkrak produktivitas, dan mendorong inovasi. “Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi, karena di program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,5 juta orang di SPPG. Belum nanti dari rantai pasok yang ada,” katanya.

Dadan juga yakin MBG bakal meningkatkan produktivitas karena lahan-lahan tak terpakai akan dioptimalisasi sebagai fasilitas program tersebut. Perihal inovasi, Dadan menyebutkan MBG bisa mendorong petugas SPPG menciptakan menu dengan cita rasa lezat. Atas pertimbangan tersebut, dia meyakini menu itu layak menerima realokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN), meski diambil dari pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga lain.

Dosen IPB University itu pun meyakinkan sisa Rp 206 triliun bisa dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga lain. “Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi, tapi untuk program-program yang meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan inovasi,” ucapnya.

Dia menuturkan masih banyak yang bisa dikerjakan oleh kementerian atau lembaga lain ketika diminta memangkas anggarannya. “Asal ada tiga hal itu,” kata Dadan melanjutkan. 

Awalnya, kata dia, anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk BGN tidak terdampak pemangkasan anggaran sesuai instruksi Menteri Keuangan lewat surat edaran Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 tertanggal 24 Januari 2025. Namun, usai rapat dengan KOMISI IX DPR, Dadan mengumumkan anggaran MBG dikurangi 0,2845 persen atau senilai Rp 200,2 miliar. Dengan demikian, kini anggaran khusus MBG dipatok Rp 70,7 triliun.

Pemangkasan itu, kata Dadan, hanya berlaku untuk mengurangi anggaran pengadaan lahan. Sehingga, MBG tetap berlanjut dengan SPPG menggunakan lahan-lahan milik instansi pemerintah sebagai fasilitas bersama.

Dian Rahma Fika dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Keppres BPIH Terbit, Pelunasan Bipih Jemaah Calon Haji Reguler Dibuka Hari Ini