Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran pada 2025. Tambahan anggaran tersebut diklaim untuk menunjang kerja-kerja kementerian. Berikut daftar menteri yang minta tambah anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta tambahan anggaran sebesar Rp505 miliar dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia mengatakan anggaran ini diperlukan untuk mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada pangan.
"Tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp505 miliar," ujar Zulhas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Prabowo telah menetapkan target swasembada pangan dipercepat jadi dari 2028 menjadi 2027. Ia meyakini target itu akan dapat tercapai. Paling sedkit, kata dia, pemerintah akan berfokus mewujudkan swasembada beras terlebih dahulu. Jagung dan beras menyusul.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan dana senilai Rp 64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru. “Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp 64,2 miliar,” kata Airlangga saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 2 Desember 2024.
Airlangga menjelaskan estimasi belanja operasional pegawai pada pagu anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2025. Meski penerimaan dilakukan pada 2024, namun prosesnya bakal selesai pada TA 2025.
Secara keseluruhan, pagu anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 yang telah disetujui DPR sebelumnya sebesar Rp 459,76 miliar. Angka itu turun sebesar Rp 64,2 miliar atau 12,25 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2024 senilai Rp 524,04 miliar. Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 rencananya digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 165,93 miliar dan program dukungan manajemen Rp 293,83 miliar.
3. Menteri HAM Natalius Pigai
Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Kamis, 31 Oktober 2024, Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Natalius Pigai, menyebutkan kebutuhan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan isu HAM di Indonesia, jauh melampaui pagu anggaran Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp64 miliar. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, langsung merespons dengan mengagendakan rapat kerja bersama Pigai untuk membahas usulan kenaikan anggaran tersebut.
Selain itu, Pigai juga meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. "Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," kata Pigai.
Pigai mengatakan tambahan staf tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp 14 miliar untuk gaji pegawai.
4. Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk tahun 2025 pada rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.
"Mempertimbangkan kebutuhan anggaran dimaksud, Kementerian Luar Negeri telah mengajukan usulan anggaran tambahan terhadap pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.081.077.964.000," kata Sekretaris Jenderal Kemlu RI Cecep Herawan.
Dia menjelaskan tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah program Kemlu, yakni diplomasi dan kerja sama internasional sebesar Rp1,1 triliun, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral sebesar Rp25,6 miliar.
5. Menteri PU Dody Hanggodo
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun untuk tahun anggaran 2025. Hal ini Dody sampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Selasa, 3 Desember 2024.
“(Tambahan anggaran) antara lain untuk dukungan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan Papua karena ada pemekaran provinsi,” kata Dody.
Ihwal dukungan untuk IKN, dalam paparannya, Dody mengajukan sebesar Rp 14,87 triliun. Rinciannya, anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Han Revanda, Riri Rahayu, Grace Gandhi, dan Michelle Gabriela berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
