Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan hanya disampaikan pada peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Prabowo kala itu memperingatkan para pembantunya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Bila tidak, presiden meminta keluar dari kabinetnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peringatan itu, kata Hasan, sudah kerap disampaikan presiden kepada menteri-menteri kabinet merah putih. "Bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal itu. Yang tidak mau ikut sila di luar. Yang mau ikut samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden," kata Hasan di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan mengatakan, Prabowo memang kerap memberikan arahan dan perintah kepada para menteri. Prabowo juga akan melakukan evaluasi kepada menteri yang tidak seirama dengan tujuannya. Meski begitu, Prabowo juga kerap memberikan apresiasi kepada para menteri.
Istana pun merespons kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet merah putih. Hasan mengatakan, hanya Prabowo yang mengetahui siapa dan kapan reshuffle dilakukan.
"Kami juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan reshuffle akan dilaksanakan dan siapa orangnya kami tidak punya informasi soal itu," kata Hasan.
Prabowo Subianto sebelumnya buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya. Dirinya akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat. "Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo kepada awak media di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
Prabowo mengatakan, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. "Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata dia.
Center of Economic and Law Studies atau Celios sebelumnya memberi nilai rapor merah terkait kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di kabinet merah putih.
Menteri HAM Natalius Pigai mendapat nilai terburuk Celios dengan dengan -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan nilai -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli dengan nilai -36 poin.
Celios juga menyebutkan penilaian untuk menteri yang paling layak direshuffle karena kinerja buruk. Hasilnya, Raja Juli Antoni tertinggi untuk direshuffle dengan 56 poin. Kemudian, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dipilih 46 poin, dan Natalius Pigai 41 poin.
Selain itu, survei CELIOS menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor buruk di 100 hari kerjanya dengan mendapat nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor sangat rendah, yakni 3 dari 10.
Pilihan Editor: Respons Istana Soal Reshuffle Kabinet Setelah Lebaran
Foto 
