Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe terhadap rencana bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan respons dari Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar ada permintaan tersebut dari Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu," katanya saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dasco mengklaim bahwa sampai hari ini, Jokowi dengan Prabowo tak pernah membicarakan kabinet. Pada prinsipnya, kata Dasco, Jokowi memberikan hak prerogatif tersebut kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029.
"Jadi kalau ada isu-isu di medsos (media sosial), ya saya anggap itu hanya dinamika saja," ujar dia.
Respons Hasto PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kabar adanya cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Hasto, konsolidasi kekuasaan ke depan antara Prabowo dan Jokowi bukan ranah partainya.
Hasto mengatakan, Prabowo selaku presiden terpilih memiliki kedaulatan politik untuk menentukan arah konsolidasi ke depan.
"Kami hormati kedaulatan politik Pak Prabowo," kata Hasto kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dia berujar, bahwa partainya taat pada asas, konstitusi, dan peraturan perundangan-undangan. Karena itu, ujarnya, PDIP berupaya membangun peradaban politik yang demokratis.
"(Dilakukan) melalui bangunan negara hukum dan sistem politik yang memastikan rakyat sebagai dasar orientasi," ucap Hasto.
Di sisi lain, Hasto menilai bahwa yang terpenting bagi PDIP ialah pemetaan terhadap tantangan ke depan. Menurut dia, tantangan ke depan, misalnya ketegangan di Timur Tengah bukan sesuatu yang ringan.
Dia menyatakan, perlu ada mitigasi terhadap konflik geopolitik tersebut. Sebab, katanya, konflik itu berimplikasi terhadap kondisi nasional.
"Itulah yang menjadi perhatian PDI Perjuangan," ucapnya.
Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa PDIP juga memahami konsolidasi kekuasaan di masa mendatang tak kalah penting. Sebab, menurut dia, dengan penguatan kekuasaan itu bisa menangkal berbagai persoalan di Tanah Air, seperti pengangguran hingga penurunan daya beli.
"Jangan sampai persoalan bangsa dan negara dipertaruhkan karena persoalan cawe-cawe kekuasaan dari Jokowi terhadap Pak Prabowo," katanya.
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 7-13 Oktober 2024, Jokowi menyarankan kepada Prabowo agar membiarkan PDIP berada di luar pemerintahan, dengan alasan kesehatan demokrasi. Sumber Tempo bercerita, ada kekhawatiran dari Jokowi jika PDIP bergabung, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan terganggu.
Jokowi menilai PDIP terlalu banyak cawe-cawe mengatur pemerintahan, seperti menentukan pos menteri yang bakal diisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Selain keberatan apabila PDIP masuk pemerintahan, Jokowi diduga menolak sejumlah nama calon menteri yang diusulkan partai banteng kepada Prabowo.
Nama-nama itu di antaranya Budi Gunawan, orang dekat PDIP sekaligus Kepala Badan Intelejen Negara dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.
Soal kabar cawe-cawe Jokowi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons permintaan wawancara Tempo.
ANNISA FEBIOLA | NOVALI PANJI NUGROHO | FRANSISKA CHRISTY ROSANA
Pilihan Editor: Cawe-cawe Jokowi Menjelang Pensiun
Foto 
