Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

JPPI Katakan Program Makan Siang Gratis Hanyalah Pencitraan

JPPI menilai program makan siang gratis terburu-buru dan hanya pencitraan.

7 Agustus 2024 | 10.55 WIB

Sejumlah siswa membawa kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat 26 Juli 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Perbesar
Sejumlah siswa membawa kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat 26 Juli 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji mengatakan bahwa program makan siang gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran hanyalah pencitraan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Saya mengamati pelaksanaan program makan siang gratis ini, sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara tujuan utama program ini masih belum jelas,” ujar Ubaid dalam rilisnya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ubaid mempertanyakan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui program makan siang gratis. Ubaid tidak melihat terdapat persoalan signifikan yang dapat diselesaikan dengan program makan siang gratis tersebut. Baik persoalan stunting maupun pemenuhan gizi anak usia sekolah.

Menurutnya persoalan stunting tidak dapat diselesaikan melalui program makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah. “Jelas program ini salah alamat. Mestinya, kalau untuk tujuan itu (stunting), maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun,” ujar Ubaid.

Kemudian jika tujuan program tersebut dilakukan untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, dan hanya diselesaikan dengan makan siang gratis, hal tersebut merupakan usaha sia-sia. “Jika untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, juga tak tepat guna. Apakah pemenuhan gizi itu hanya cukup di sesi makan siang? Bagaimana dengan sarapan dan makan malamnya yang tidak terkontrol?” kata Ubaid.

Meski belum ada kejelasan mengenai tujuan dari program makan siang gratis  pemerintah telah memastikan terdapat anggaran yang akan digelontorkan. Menteri Keuangan, Sri Muyani telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program makan siang gratis.

Melihat jumlah anggaran yang tidak sedikit, Ubaid mengatakan pemerintah jangan sampai mengejar pencitraan terkait dengan janji-janji kampanye. Lebih dari pada hal tersebut, Ubaid menghimbau pemerintah untuk memikirkan skala prioritas dari program makan siang gratis ini.

Ubaid mengimbau agar pemerintah sekarang dapat mempertimbangkan seberapa penting program makan siang gratis dapat dijalankan. Menurutnya pemerintah harus mempunyai tujuan program yang jelas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

“Mana yang seharusnya menjadi skala prioritas yang mendesak harus diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” kata dia.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus