Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masih menunggu kelanjutan nasib kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat yang disepakati pada 14 Maret 2025 sebelum DPR mengesahkan UU TNI. Kerja sama yang bertajuk 'Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat' diteken Dedi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi sebenarnya bukan persoalan direvisi atau tidak direvisi, nanti kita lihat, kan itu yang paling memiliki otoritas adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau saya, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya terserah Pak KSAD, kan Pak KSAD yang terikat dengan Undang-Undangnya,” kata dia di Gedung Negara Pakuan, Selasa, 25 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi mengatakan, kerjasama dengan TNI AD sudah sering dilakukan. Di antaranya TNI Manunggal Satata Sariksa.
“Jadi bukan persoalan baru. Ketika kemarin terjadi banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor kan TNI tidak harus menunggu PP untuk melakukan operasi kemanusiaan,” kata dia.
Dedi menyebut pihaknya akan menunggu apa yang akan menjadi kebijakan dari TNI AD soal kerja sama itu.
"Ya nunggu saja, kan pembangunannya tidak terpengaruh oleh itu. Bagi saya adalah satu prinsip, operasi kemanusiaan, kemudian operasi untuk kepentingan rakyat ya enggak usah ragu. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan itu efisien bagi pengelolaan keuangan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat ya maju terus," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menandatangani perjanjian kerja sama dalam pembangunan di berbagai bidang di Mabes TNI AD, Jakarta, pada Jumat, 14 Maret 2025. Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, di antaranya bidang infrastruktur, lingkungan, hingga masalah sampah. Di bidang persampahan, kerja sama tersebut menjadi pintu masuk bagi Babinsa di desa untuk terlibat dalam pengolahan sampah.
“Para anggota TNI akan bergerak kembali ke masyarakat, membangun, dan semakin dirasakan kedekatan dengan warga. Karena TNI itu manunggal, artinya dia tidak bisa dipisahkan (dengan masyarakat)," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari keterangannya, Jumat, 14 Maret 2025.
Di kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengharapkan adanya perubahan di Jawa Barat setelah kerja sama berjalan. “Kita buktikan dalam sekian tahun akan ada perubahan signifikan. Mudah- mudahan apa yang disampaikan Pak Gubernur akan berjalan dengan support dari stakeholders lainnya," kata dia, dikutip dari keterangannya, Jumat, 14 Maret 2025.
Foto 
