Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan komisinya ingin melakukan pembahasan revisi paket Undang-Undang (UU) politik. Saat ini, kata dia, sejumlah UU politik masih menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 usulan dari Badan Legislasi atau Baleg DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang jelas inisiasinya (dari) Baleg. Komisi II juga minta, tapi kami belum bisa melaksanakan perubahan prolegnas. Jadi sementara ini sesuai prolegnas dulu," kata Zulfikar kepada Tempo di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis, 27 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, sejumlah UU itu kemungkinan akan dibahas dengan metode kodifikasi. Menurut dia, ada opsi kuat untuk membahas UU Pemilu sekaligus UU Pilkada, serta sejumlah regulasi terkait politik dan kepemiluan lain.
Menurut dia, saat ini Komisi II sudah mulai melakukan rapat dengar pendapat atau RDP untuk menggali masukan ihwal rancangan UU tersebut. Di sisi lain, Baleg juga rencananya akan menggelar RDP terkait RUU Pilkada pada 3 Maret 2025 mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan, mengatakan komisinya tidak ingin terburu-buru untuk membahas RUU terkait politik. Menurut dia, Komisi II akan terlebih dahulu mendengar masukan dari berbagai pihak tanpa sebelum menyusun naskah akademik.
"Maka waktu dalam 6 bulan sampai 1 tahun kedepan ini, kami akan terus membuat panja untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita belum akan mungkin melakukan sebuah keputusan. Keputusan itu baru bisa kami lakukan di 2026," ujar Dede kepada awak media di DPR, Kamis.
Masukan itu, kata dia, mencakup opsi Pilkada dilakukan secara terbuka atau tertutup lewat DPRD. "Itu harus kami exercise," kata dia.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengatakan RUU Pemilu dan sejumlah aturan terkait politik ditargetkan bisa rampung pada 2026. Agar bisa mulai diaplikasikan pada 2027 menjelang tahun pemilu 2029.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada. Ia mengatakan Badan Legislasi akan menggelar RDP pada 3 Maret 2025 mendatang.
“3 Maret kami sudah agendakan, memulainya dengan RDPU. Meminta masukan dari beberapa stakeholder yang kami anggap penting untuk memberi masukan,” kata Doli kepada Tempo di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota itu akan dibahas dari awal atau tidak secara carry over atau melanjutkan pembahasan di era DPR sebelumnya. Pasalnya, kata dia, dinamika mengenai Pilkada telah berubah dari pembahasan pada 2024 lalu.
“Memang sudah ada arahan dari pimpinan DPR untuk Baleg memulai membicarakan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurut kami di Baleg, itu tidak bisa lagi carry over,” ujar dia.
Doli mengatakan salah satu hal yang dibahas yakni opsi Pilkada lewat DPRD. “Kalau kami mulai pembahasan dari awal, semua bisa jadi opsi,” ujar dia.
Pilihan Editor: ICW Dorong Revisi UU Pilkada Fokus pada Penguatan Transparansi Dana Kampanye
Foto 
