Karena Efisiensi Anggaran, Retret Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bima menyebutkan semula pembekalan kepala daerah direncanakan selama 14 hari. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, acara dipangkas menjadi 7 hari. Retret kepala daerah itu akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 atau sehari setelah pelantikan serentak yang digelar di Jakarta. “Dipadatkan dan dibuat lebih efisien,” kata Bima saat dihubungi dari Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat itu menuturkan jumlah anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembekalan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, itu masih dihitung. “Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Bima menegaskan program pembekalan kepala daerah merupakan program yang acap kali diselenggarakan pemerintah. Dia menuturkan retret adalah program rutin pemerintahan dengan tujuan memberikan bekal kepada kepala daerah terpilih yang kan menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. “Bahkan saat saya masih menjadi Wali Kota Bogor, ini berkali-kali saya ikuti,” kata Bima saat dihubungi Tempo pada Selasa.

Dia menjelaskan sebelumnya agenda pembekalan bagi kepala daerah dilakukan secara bertahap oleh kementerian dan lembaga negara. Misalnya, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dia menyebutkan, oleh Kemendagri, pembekalan dilakukan selama rentang waktu dua pekan. Sementara oleh Lemhannas rentang waktu pelaksanaannya bisa lebih lama. “Bisa satu bulan lebih,” ujarnya.

Dengan agenda retret kepala daerah terpilih yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, dia mengatakan sejatinya agenda pembekalan tidak harus menjadi hal yang mengherankan.

Sebab, menurut Bima, dengan digabungkannya agenda pembekalan ini ke dalam satu kegiatan, maka bukan hanya waktu pelaksanaannya yang akan efisien, tetapi juga anggaran. “Sekarang total digabung jadi maksimal satu pekan. Artinya ada efisiensi di sini,” ucapnya.

Bima mengatakan pembekalan bagi kepala daerah ini penting dilaksanakan, karena tidak semua kepala daerah berlatar belakang politik pemerintahan. 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah materi untuk agenda pembekalan kepala daerah terpilih. Dia menyebutkan ada tiga materi inti yang akan didapat oleh para kepala daerah yang dinyatakan menang di Pilkada 2024 itu.

Bima berujar materi retret itu akan berfokus pada penyatuan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya, sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat, pemahaman tugas dan kewenangan, serta kepemimpinan.

Pemerintah, ujar dia, juga telah menyiapkan beberapa pemateri untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih tersebut. Dia mengatakan bahwa mayoritas pemateri berasal dari jajaran menteri dan kepala badan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. “(Pematerinya) menteri, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Lemhanas,” ucapnya pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Selain dari pejabat negara di Kabinet Merah Putih, Bima mengatakan agenda retret ini turut menghadirkan pemateri dari beberapa tokoh di luar pemerintahan. Tokoh-tokoh itu akan mengisi tema kepemimpinan.

Alasan Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan retret kepala daerah terpilih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut dia, pembekalan kepala daerah hasil pilkada 2024 itu diperlukan untuk mensinergikan program pemerintah pusat dan daerah. “Kami merasa retret menjadi sangat penting,” katanya saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Dia mengatakan penghematan anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Sebab, menurut dia, jika agenda itu tergolong penting maka pemerintah tidak harus melakukan efisiensi anggaran. “Efisiensi itu bukan berarti kegiatan yang memang diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak gitu memaknainya,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai retret tersebut. Namun Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran pembekalan kepala daerah itu. “Belum, nanti Kementerian Dalam Negeri yang paham karena penyelenggaranya,” kata dia.

Wacana pembekalan kepala daerah ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik. Hal itu dilakukan untuk melakukan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Andi Adam Faturahman, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mereka Mengkritik Penunjukan Prajurit TNI Aktif Jadi Dirut Bulog