Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Kedutaan Belanda Dukung Komitmen Perlindungan Aktivis HAM di Indonesia

"Kami selalu menganggap para aktivis HAM sebagai mata dan telinga pemerintah untuk mengetahui kondisi sebenarnya implementasi HAM," kata Ardi.

30 Januari 2022 | 06.36 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ardi Stoios-Braken, mengatakan komitmen lembaganya dalam melindungi para aktivis HAM.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengatakan hak asasi manusia merupakan isu krusial di dunia internasional. Kendati dunia internasional telah menetapkan sejumlah perjanjian yang menjamin hak asasi setiap orang, pelanggaran HAM masih terus saja terjadi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ardi berkata untuk sebab itulah pentingnya peran pejuang atau aktivis HAM. Dalam sebuah acara yang digelar lembaga KEMITRAAN pada Kamis, 27 Januari 2022, Ardi mengatakan Kerajaan Belanda mendukung terjaminnya hak asasi manusia secara global.

"Kami selalu berusaha agar selalu menegakkan standar hak asasi baik di dalam ataupun luar negara kami sebagaimana kami juga menganggap pentingnya masyarakat sipil dalam upaya penegakan HAM," kata Ardi.

Dalam acara tersebut Kedutaan Belanda dan Kemitraan meluncurkan situs pembela HAM di Indonesia.

"Kami selalu menganggap para pejuang HAM sebagai mata dan telinga pemerintah untuk mengetahui kondisi sebenarnya implementasi HAM di suatu negara. Para aktivis HAM berperan penting sebagai penyeimbang pemerintah dalam kehidupan bernegara," katanya.

Kami sendiri berkomitmen melakukan upaya kerjasama dengan semua pihak dalam menjamin tegaknya hak asasi manusia. Misalnya kami dalam dua tahun ke depan akan memimpin Koalisi Kebebasan Media bersama  Negara Kanada. Kami juga telah bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang HAM termasuk dengan lembaga KEMITRAAN.

Ardi melihat para aktivis pejuang HAM banyak yang mengalami tekanan dalam aktivitas mereka. Secara global, termasuk Indonesia, setiap perpanjangan tangan pemerintah mempunyai kewajiban menjaga para pejuang HAM.

"Namun, banyak terjadi kasus di seluruh dunia di mana perlindungan negara tidak berjalan baik terhadap para aktivis. Oleh sebab itu, masyarakat sipil perlu ikut bahu-membahu dalam penegakan HAM di dalam kehidupan bernegara," kata Ardi.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus