Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintahan Prabowo Subianto nantinya agar membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Sekretaris Jenderal DPP Amphuri, Zaky Zakariya Anshary, menilai keberadaan Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet Prabowo sangat penting untuk mengurangi beban Kementerian Agama.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” kata Zaky melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ia mengatakan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dibuktikan dari banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah yang terdiri atas lintas kementerian serta swastas. Kementerian maupun lembaga negara yang terlibat dalam urusan ibadah haji seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat.

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi, pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Zaky.

Ia menyebut, pertimbangan lain sehingga perlunya keberadaan Kementerian Haji dan Umrah adalah besarnya anggaran dalam urusan tersebut. Misalnya, Komisi VIII DPR telah menyetujui usulan kelolaan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk 2025 sebesar Rp188,86 triliun pada akhir September 2024.

“Perputaran dana haji dan umrah sangat besar, ditambah terus meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia yang pergi haji dan umrah. Yang mendaftar juga semakin bertambah. Maka Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraannya semakin baik,” kata Zaky.