Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengklarifikasi bahwa usulan kerja empat hari dalam satu pekan masih menjadi bahan diskusi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa belum ada ketetapan dari dirinya memberlakukan kebijakan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya ingin meluruskan itu belum menjadi keputusan, sehingga kerja masih lima hari,” kata Pramono usai syukuran kemenangan pilkada Jakarta di Jimbaran Resto, Ancol, Jakarta Pusat pada Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa dirinya mendorong supaya para pekerja di Jakarta bisa bekerja di mana saja. “Saya akan mendorong work from anywhere seperti yang selama ini saya sudah lakukan saat saya menjadi Seskab,” katanya merujuk pada jabatan Sekretaris Kabinet yang dia pegang pada 2015-2024 di Pemerintah Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya rencana Pramono memangkas hari kerja untuk para pekerja di Jakarta dari lima menjadi empat hari diungkapkan pakar tata kota yang juga anggota tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Yoga, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. Kebijakan itu, jika diberlakukan otomatis akan ada lagi penambahan hari libur selain Sabtu dan Minggu.
Menurut Nirwono, ide memangkas hari kerja sudah dilakukan di berbagai kota lain di dunia. Walau begitu penerapan empat hari kerja ini tak akan dilakukan terus-menerus jika jadi dilaksanakan. Program tersebut diklaim hanya berlaku ketika puncak musim hujan atau kemarau.
Menanggapi itu, Ketua Tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Ima Mahdiah mengatakan usulan tersebut adalah pandangan pribadi Nirwono. Menurut Ima, usulan tersebut hendaknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov Jakarta.
Ima mengatakan saat ini Pramono-Rano memiliki agenda yang lebih spesifik, yakni memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar. “Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2025.
Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat. Ia mengatakan bahwa gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI. Akan tetapi, dia mengatakan, hal tersebut bukanlah agenda utama dari timnya.