Kriteria Menyusun Data Tunggal Kemiskinan. Apa yang Perlu Diperhatikan?

Pemerintah akan merampungkan data tunggal kemiskinan awal tahun depan. Data kemiskinan ini berpotensi jadi semu akibat salah kriteria.

30 Desember 2024 | 09.00 WIB

file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Antrean warga saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua untuk mendapatkan beras 10 kilogram, di Kantor Kelurahan Pela Mampang, Jakarta, April 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Data kemiskinan setiap lembaga dan kementerian kerap berbeda.
Garis kemiskinan versi pemerintah jauh di bawah standar Bank Dunia.
Kriteria masyarakat miskin idealnya dilihat dari pendapatan, bukan pengeluaran.

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf terkejut saat mengetahui nama Joko Widodo tertera dalam daftar penerima manfaat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Alamat pemilik nama itu sama persis dengan domisili Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

angka-kemiskinan

kemiskinan

saifullah-yusuf

kementerian-sosial

data-tunggal-kemiskinan

pemerintahan-prabowo

dtks

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 16 Maret 2025