Medsos Bivitri Susanti Diretas, Demokrat: RI Bisa Dicap Demokrasi Rasa Otoriter

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menyoroti dugaan peretasan akun media sosial dan telepon seluler terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akhir-akhir ini. Salah satu kasus terbaru yang disorot Demokrat adalah peretasan akun media sosial seperti WhatsApp dan Instagram milik dosen Sekolah Tiggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti.

"Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.

Kekhawatiran dan wanti-wanti ini disampaikannya karena sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia. Dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat.

Sebelumnya saat diretas, akun instagram @bivitrisusanti pun sempat mengunggah infografis palsu berkaitan dengan sikap politik Bivitri Susanti. "Akun instagram itu kemudian posted beberapa infografis yang rapi yang menyatakan pendapat yang sangat bertentangan dengan pandangan saya selama ini," kata Bivitri dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.

Infografis itu dibuat akan-akan dari Bivitri sendiri. Padahal, kata Bivirtri, dirinya sudah tidak punya akses ke akun tersebut sejak Rabu, pukul 8 malam, 20 April 2022. Saat ini, kata dia, akun itu sudah hilang dan kasusnya sedang ditangani oleh Meta, sebagai perusahaan pemilik Instagram dan Whatsapp. Bivitri juga meminta semua pihak mengabaikan pesan dari WA dan Instgram miliki sampai dinyatakan bersih atau aman.

Partai Demokrat menyayangkan peretasan ini. Apalagi menggunakannya untuk menyebarkan kabar bohong yang berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi. "Tentu ini membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri," kata dia.

Demokrasi Indonesia, kata Herzaky, semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah dinilai harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah efektif.

Pemerintah juga diminta bukan sekedar membuat kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan. Sebab jika membiarkan situasi seperti ini terus terjadi, kata Herzaky, artinya pemerintah dengan sengaja membiarkan tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi terus berlanjut.

Dengan kata lain, pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini. Untuk itu, Parta Demokrat berharap ada perbaikan dari pemerintah dalam dua tahun terakhir ini. "Bukan sekedar lip service di media saja, melainkan benar-benar terwujud di lapangan," kata dia.

Baca Juga: Akun Medsos Bivitri Susanti Diretas, Muncul Status Palsu