Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan ada kemungkinan kurikulum internasional diterapkan pada penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Nantinya, kata dia, kurikulum tersebut terangkum dalam kurikulum nasional plus plus yang mereka rancang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ya, kurikulum nasional plus-plus. Sementara plus-plus itu ya bisa jadi ngambil internasional juga. Belum tahu tapi plus-plus lah,” ujar Saifullah usai mengadakan rapat persiapan Sekolah Rakyat dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di kantornya pada Jumat, 21 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu menjelaskan, kurikulum nasional plus plus yang dimaksud menyertakan model pendidikan formal sebagaimana mestinya dengan tambahan-tambahan pembelajaran lain. Dia merinci, di antaranya, pendidikan karakter, pelatihan kedisiplinan, ketertiban, dan pelatihan keterampilan melalui beragam program ekstrakurikuler.
Oleh karena itu, dia berujar, dalam merealisasikan rancangan model belajar tersebut pihaknya bekerja sama dengan kementerian lain yang berkaitan. “Maka ini ada dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan juga dengan Kementerian Agama,” katanya.
Sebelumnya, ketua tim formatur pembangunan Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum yang dirancang khusus. Kurikulum khusus itu juga akan tetap memadukan kurikulum nasional.
“Tentu ada kurikulum nasional kita tetap plus. Jadi kurikulum nasional 'plus plus',” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat pembahasan pembangunan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Maret 2025.
Meski begitu, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu belum menjelaskan lebih lanjut detail mengenai kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Pihaknya masih terus menggodok konsep terbaik untuk diterapkan bagi murid-murid di sekolah hasil gagasan Kementerian Sosial tersebut.
Menurut Nuh, latar belakang calon murid Sekolah Rakyat yang memang ditargetkan berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi pertimbangan utama penentuan kurikulum yang akan diterapkan. Selain itu, konsep Sekolah Rakyat yang didirikan sebagai asrama atau boarding school juga turut memengaruhi perencanaan itu.
“Akan kami kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding school,” kata dia.
Lebih lanjut, Saifullah mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 200 titik di berbagai wilayah di Indonesia yang diusulkan untuk didirikan sekolah gagasan Presiden Prabowo tersebut. “Perhari ini sudah ada 45 (untuk) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa, sementara 30 lebih itu menyusul pada tahap kedua,” ucapnya.
Pilihan Editor: Sekolah Rakyat Dibangun Baru, Tidak Tempati Bekas Pesantren
Foto 
