Sekolah Rakyat Dianggap Rawan Diskriminasi, Begini Tanggapan Menteri Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta program Sekolah Rakyat khusus siswa miskin yang sedang digarap pemerintah tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada. Gus Ipul merespons kekhawatiran masyarakat bahwa Sekolah Rakyat bakal menimbulkan diskriminasi kelas terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin.

“Saya mengajak ini dibuat saling melengkapi, tidak dibentur-benturkan antara Sekolah Rakyat dengan yang sudah ada. Kan, sama-sama saling memperkuat,” kata Mensos Gus Ipul ketika dihubungi Tempo lewat telepon pada Kamis, 27 Maret 2025.

Dia berpendapat, Sekolah Rakyat yang nantinya akan berbentuk asrama atau boarding school memang dibutuhkan bagi para siswa miskin. Sebab, menurutnya, anak-anak tersebut selama ini tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya untuk bersekolah. Oleh karena itu ia menilai mereka perlu ditempatkan di asrama.
 
“Jadi disuruh membantu orang tuanya untuk kerja, disuruh ini, disuruh itu. Dan bahkan malah diajak mengemis dan segala macam,” katanya.
 
Sekolah Rakyat merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu. Janji pemerintah dengan membangun Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam bentuk asrama.
 
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI yang bertugas di bidang pendidikan, mengatakan ia mendukung tujuan dari program ini. Namun, ia mewanti-wanti pemerintah tentang inefisiensi dan tumpang tindih kebijakan dengan program Sekolah Rakyat.
 
Ia mencatat sudah ada beberapa program pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), salah satunya pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Belum lagi sekolah yang didirikan secara mendiri oleh yayasan sosial nonpemerintah.
 
Hetifah juga mengkhawatirkan persepsi publik terhadap Sekolah Rakyat. Ia cemas Sekolah Rakyat akan dinilai memperlebar kesenjangan sosial, karena disediakan khusus untuk siswa miskin. “Sehingga menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap siswa yang bersekolah di sana,” katanya.
 
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan khawatir Sekolah Rakyat bakal memperparah kesenjangan dan memperburuk kualitas pendidikan. Ia menilai, sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat. 
 
Bahkan, menurutnya, pelabelan Sekolah Rakyat sebagai sekolah khusus siswa miskin akan menyumbangkan stigma negatif yang melekat di diri siswa. “Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta persepsi teman sebaya dan masyarakat terhadap mereka,” kata dia.

Pilihan Editor: Gubernur Pramono Tegaskan Tak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta