Ormas Keagamaan Makin Menyala: Bisa Jadi Penasihat Danantara

Pengurus pusat PBNU hingga pengurus cabang di berbagai daerah dikerahkan untuk kepentingan Prabowo-Gibran. Artikel berjudul “Manuver PBNU buat Prabowo” yang terbit pada 22 Januari 2024 mengungkap operasi PBNU mengumpulkan para rais syuriah dan pengurus cabang untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Pertimbangan lain, kata politikus Gerindra ini, hubungan baik antara pemerintahan Prabowo dan ormas keagamaan akan menguntungkan Prabowo dalam pemilihan presiden 2029. Partao Gerindra telah mengumumkan Prabowo bakal maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum membalas permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga belum menjawab pertanyaan Tempo mengenai politik balas budi di balik rencana Prabowo melibatkan ormas keagamaan di Danantara.

Sebelumnya, Hasan mengatakan Prabowo memang ingin melibatkan ormas keagamaan dalam struktur kepengurusan BPI Danantara. Sesuai dengan rencana, kata dia, pengurus ormas keagamaan akan menduduki posisi penasihat lembaga superholding BUMN itu.

Presiden Prabowo Subianto (depan, kanan) bersama Ma'ruf Amin (depan, tengah), usai peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 24 Februari 2025. Antara/Muhammad Adimaja

Saat peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pemerintah juga mengumumkan sejumlah nama dan jabatan pengurus BPI Danantara. Tapi, dalam pengumuman itu belum tertera nama pengurus ormas keagamaan dalam struktur Danantara.

Prabowo, sebagai penanggung jawab, menunjuk dua mantan presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebagai Dewan Penasihat Danantara.

Dewan Pengawas diduduki oleh Erick Thohir sebagai ketua dan Muliaman D. Hadad sebagai wakil ketua, serta dua anggota, yaitu Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Selanjutnya ada Kepala Badan Pelaksana Rosan Perkasa Roeslani, holding operasional Doni Oskaria, dan holding investasi Pandu Patria Sjahrir. 

Menurut Hasan Nasbi tujuan penunjukan dua mantan presiden sebagai Dewan Penasihat Danantara itu adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. “Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” katanya.

Apa pun penjelasan Hasan, faktanya Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Sedangkan Jokowi berperan dalam memenangkan Prabowo-Gibran di pemilihan presiden 2024. Jokowi juga merupakan orang tua Gibran.

Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya belum menerima permintaan resmi dari pemerintah untuk terlibat dalam Danantara. “Kami akan menanggapi apabila Istana telah mengirim surat tentang ini. Namun keputusan akan diambil melalui rapat pleno,” kata Busyro, Selasa, 25 Februari 2025.

Ia mengatakan PP Muhammadiyah akan tetap berprinsip menjaga muruah organisasi dengan tidak meminta-minta agar dilibatkan di Danantara. Apalagi PP Muhammadiyah mempunyai banyak kesibukan dan tugas yang kompleks serta membutuhkan konsentrasi penuh. “Jika tidak ada surat (dari pemerintah), kami tentu akan menjaga muruah dengan tidak meminta-minta,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan lembaganya belum membahas ajakan Prabowo untuk melibatkan ormas keagamaan di BPI Danantara. Menteri Sosial itu mengatakan pemerintah dan PBNU juga belum berkomunikasi mengenai rencana tersebut.

Ketika kedua pihak sudah berkomunikasi, Saifullah juga menepis anggapan bahwa PBNU akan serta-merta menerima ajakan tersebut. “Dipertimbangkan dulu, mampu atau tidak, tugasnya apa, dan macam-macam,” tutur Saifullah. 

Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jacklevyn Fritz Manuputty mengatakan belum memperoleh informasi ihwal rencana Prabowo tersebut. Meski begitu, ia mengatakan lembaganya akan menyambut baik ajakan tersebut karena merupakan upaya pemerintah melibatkan unsur masyarakat dalam mengawasi lembaga superholding itu. 

Jacklevyn mengatakan PGI akan mempertimbangkan figur yang tepat untuk direkomendasikan terlibat dalam struktur kepengurusan Danantara. “Bilamana kami diminta terlibat, PGI akan mengkaji dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.

Adapun Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin mengatakan lembaganya akan menolak jika diminta oleh pemerintah menjadi penasihat karena ranah pelayanan KWI sesungguhnya berbeda dengan Danantara. “Wilayah pelayanan kami di bidang rohani,” kata Antonius. 

Meski begitu, kata dia, ketika ada permintaan dari pemerintah, KWI akan menyerahkannya kepada umat Katolik untuk memutuskan serta memilih figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk bergabung dalam Danantara. “KWI menyerahkan kepada profesional Katolik yang mumpuni dalam menasihati BPI Danantara,” ujarnya.

Sebelum mengajak ormas keagamaan bergabung dengan Danantara, Prabowo sesungguhnya sudah memperlakukan mereka secara istimewa. Misalnya, pemerintahan Prabowo memberikan hak prioritas kepada ormas keagamaan untuk mendapat izin usaha pertambangan. Hak prioritas itu diatur lewat perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang disahkan pada 18 Februari 2025.

Pemberian hak prioritas dalam mengelola tambang kepada ormas keagamaan ini sesungguhnya sudah dimulai di ujung pemerintahan Jokowi pada tahun lalu. Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang isinya mengatur penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan.

Tapi keinginan pemerintahan Jokowi ini belum terealisasi sepenuhnya karena terbentur Undang-Undang Minerba, yang kemudian direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif di awal tahun ini.    

Sejak awal terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 itu, Prabowo sudah mendukungnya. Dalam acara kongres ke-6 Partai Amanat Nasional pada 24 Agustus 2024, Prabowo mengatakan pemberian izin usaha tambang khusus kepada ormas keagamaan baik untuk penguatan ekonomi organisasi. “Kalau memang harus diberi izin tambang, konsesi, apa salahnya diberikan kepada mereka yang setia kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto saat acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, 4 Februari 2025.Tempo/Imam Sukamto

Di samping memberikan hak istimewa pengelolaan tambang, Prabowo juga menempatkan sejumlah petinggi ormas keagamaan dalam Kabinet Merah Putih—sebutan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mereka antara lain Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menjadi Menteri Sosial, Rais Syuriah PBNU Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq menjadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan tidak ada keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada organisasinya. Ia menyatakan PP Muhammadiyah belum memberikan sikap apa pun mengenai rencana Prabowo melibatkan ormas keagamaan di BPI Danantara.

Meski begitu, Anwar memastikan lembaganya akan bersikap sebagai pengawas dan pengingat jika Danantara melenceng dari koridor. “Rencana Presiden bagus-bagus saja selagi tidak dijadikan alat untuk menjustifikasi,” ujar Anwar. 

Saifullah Yusuf juga menepis anggapan adanya keistimewaan tersebut. Ia mengatakan hubungan PBNU dengan Prabowo memang terjalin cukup baik. Tapi kondisi itu tidak dapat dilegitimasi sebagai bentuk keistimewaan. “Kami pikir semua ormas keagamaan diperlakukan serupa. Tidak ada yang diistimewakan,” tutur Saifullah.

Ormas Keagamaan di Danantara

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengkritik rencana Presiden Prabowo Subianto melibatkan ormas keagamaan sebagai penasihat BPI Danantara. Ia menilai pelibatan ormas keagamaan itu akan sarat nuansa politis.

Karena itu, Deddy meminta Prabowo merekrut figur yang kompeten dan profesional di bidang investasi, perbankan, serta memiliki koneksi luas dengan investor nasional dan internasional menjadi pengurus BPI Danantara. Ia juga meminta Prabowo tidak menjadikan BPI Danantara sebagai upaya bagi-bagi kue kekuasaan kepada para pendukungnya.

“Yang harus dipilih adalah mereka yang punya rekam jejak, paham soal risiko, dan cara manajemen,” kata Deddy. “Kita akan mengurusi kekayaan negara, bukan mengurusi organisasi. Jadi jangan ada kata main-main,”

Peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai pelibatan ormas keagamaan dalam struktur organisasi BPI Danantara sarat kepentingan politik. Alasannya, ada faktor ketidaksinkronan bidang yang diurus oleh ormas keagamaan dengan rencana pemerintah dalam pembentukan Danantara.

Ormas keagamaan, kata Usep, semestinya mengawasi pemerintahan dan menyebarkan pesan-pesan keagamaan melalui jalur dakwah, bukan terlibat dalam persoalan politik pemerintahan. “Tidak mengherankan jika kemudian dinilai sebagai politik balas budi,” kata Usep.

Dosen di Universitas Serang Raya itu mengatakan pemerintah memang kerap melibatkan ormas keagamaan dalam pemerintahannya. Sebab, pengaruh ormas keagamaan di Indonesia cukup signifikan dalam membawa umat bersikap, baik dalam hal mendukung maupun sebaliknya, pada pemilu.

Ia berpendapat, pemerintah akan menanggung risiko terganggunya roda pemerintahan jika berbeda jalan dengan ormas keagamaan dalam situasi politik saat ini. “Sumber daya, peran, dan konstituen ormas hampir setara dengan partai politik,” tuturnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat bahwa pelibatan ormas keagamaan dalam pemerintahan merupakan bagian politik representasi atau menganggap ormas keagamaan memiliki peran penting dalam pemerintahan yang dijalankan.

Ia mengatakan adanya perwakilan ormas keagamaan dalam struktur pemerintahan dapat memberikan citra positif kepada pemerintah. “Untuk memberikan kesan kepada publik bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat,” ucapnya. ●

Hendrik Yaputra dan Imam Hamdi berkontribusi dalam penulisan artikel ini