Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan telah memaafkan pihak yang sempat berupaya mengambil alih partainya lewat Kongres Luar Biasa atau KLB (KLB) pada 2021. Namun ia mengaku tidak akan melupakan upaya eks Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang saat itu ingin mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tentu kami telah memaafkan. Tetapi, kami tidak akan pernah melupakan begitu saja," kata AHY saat membuka Kongres ke-VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, Moeldoko saat itu hendak mengambil alih Partai Demokrat secara inkonstitusional. Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku bersyukur karena mayoritas kader Demokrat tetap loyal di tengah ujian partai saat itu.
"Mereka ingin mengambil alih partai kami ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat," ujar AHY.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ini mengatakan, upaya kudeta tersebut sebagai salah satu cobaan terberat Partai Demokrat dalam lima tahun terakhir. Hal itu terjadi saat usia kepemimpinannya baru berjalan satu tahun.
Peristiwa itu, kata dia, membuat Partai Demokrat menyematkan kata "setia" dalam yel-yel penyemangat bagi para kader. "Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita. Setia terhadap perjuangan partai kita," kata dia.
Berdasarkan catatan Tempo, kisruh awal antara Moeldoko dan AHY dimulai saat mantan panglima tersebut dinyatakan terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat. Penetapan tersebut didasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dibuat oleh sejumlah kader Demokrat. KLB tersebut berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Maret 2021.
AHY sendiri merupakan ketua umum hasil pemilihan dalam kongres di Jakarta pada 2020. KLB yang digelar di Deli Serdang dianggap kubu AHY sebagai kegiatan ilegal dan inkonstitusional. Pasalnya menurut kubu AHY, KLB tersebut digelar tak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat.
Dalam AD/ART Partai Demokrat hanya bisa menggelar KLB dengan seizin dari ketua majelis tinggi, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Upaya mengesahkan kepemilihan KLB di Deli Serdang pun mentok. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat itu menyatakan tak bisa menerima pendaftaran karena ada sejumlah dokumen yang diajukan tidak lengkap.
Mulai dari sini kubu Moeldoko mengajukan berbagai gugatan baik ke Kementarian Hukum dan HAM maupun ke kubu AHY. Salah satunya menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka mempermasalahkan pasal yang menyebutkan bahwa gelaran KLB hanya bisa dilakukan dengan izin Ketua Majelis Tinggi Partai, yaitu SBY.
Foto 
