Pelaksana Penyedia Makan Bergizi Gratis yang Ditetapkan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis per porsi seharga Rp10.000. Mantan Menteri Pertahanan ini meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah. 

“Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo, pada 29 November 2024.

Pelaksana Penyedia Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama program makan bergizi gratis yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Selanjutnya, anggaran akan diberikan secara bertahap untuk program ini. 

Berdasarkan Koran Tempo, pemerintah belum mengungkapkan lembaga khusus yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis. Namun, beberapa lembaga dikabarkan akan mengelola dan menjalankan program ini. Salah satunya adalah Badan Pangan Nasional. 

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah menghitung anggaran untuk program yang awalnya bernama makan siang gratis ini. Menurut Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, anggaran makan siang gratis telah dibahas di lingkungan lembaganya.

“Menghitung (anggaran) sudah. Ada direktorat yang sudah menghitung berapa kebutuhan APBN-nya,” kata Leonardo, pada 7 Maret 2024. Bahkan, Bappenas juga telah menentukan bujet program makan bergizi gratis. 

Selain itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko mengatakan, Prabowo-Gibran merencanakan program makan bergizi gratis dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Akibatnya, beberapa kementerian akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program ini, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan untuk makan bergizi gratis. Adapun, Bumdes, UMKM, dan koperasi akan diikutsertakan dalam menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan.

Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran Rp722,6 triliun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga akan digunakan untuk meneruskan program, seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP, PAUD, dan LPDP. Bahkan, anggaran ini juga untuk makan bergizi gratis.

“Juga pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah,” katanya, pada 16 Agustus 2024.

Sebelumnya, makan bergizi gratis akan dikelola oleh kementerian khusus. Wakil Presiden Gibran mengatakan, kementerian yang khusus menangani program ini sangat penting karena melibatkan anggaran besar dan distribusi tidak mudah.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah. Logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Makanya harus kita ingin program ini bener-benar bisa berjalan,” katanya, pada 7 Mei 2024. Namun, setelah kabinet Prabowo-Gibran diumumkan tidak ada kementerian khusus makan bergizi gratis. 

Saat ini, Gibran menyampaikan, agar kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia ikut memantau berjalannya makan bergizi gratis.

“Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, mohon program ini (makan bergizi gratis) dikawal dengan baik,” tutur Gibran, pada 11 Oktober 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | ANDIKA DWI | BAGUS PRIBADI | SEPTIA RYANTHIE
Pilihan editor: Makan Bergizi Gratis Dipatok Rp. 10.000 per Porsi, Begini Anggarannya di APBN