Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar TNI menjelaskan alasan tengah dibangunnya pos keamanan atau pos militer di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pada Agustus lalu, pos keamanan di Intan Jaya diserang milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan pembangunan pos keamanan di Intan Jaya merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan TPNPB. "Keberadaan pos bertujuan untuk memperkuat kehadiran negara, menjaga kedaulatan, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat," kata Kristomei kepada Tempo, Senin, 7 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kristomei mengatakan TNI berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat sipil di Papua dari pelbagai potensi ancaman. Sehingga, kata dia, pembangunan pos keamanan di Intan Jaya tidak akan dihentikan meski TPNPB mengultimatum akan kembali melakukan penyerangan, baik kepada prajurit TNI maupun tenaga pendidik dan kesehatan yang dinilai terafiliasi. "Kami memastikan, keamanan dan keselamatan masyarakat sipil adalah prioritas," ujar Kristomei.
Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom sebelumnya mengatakan milisi TPNPB di seluruh Papua telah menyatakan sikap siap berperang dengan TNI-Polri apabila pembangunan pos keamanan di Intan Jaya tetap dilanjutkan. Sebby bercerita, pada 5 April lalu Komandan Operasi TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen telah bertemu dengan seluruh perwakilan Kodap TPNPB dan menghasilkan satu kesepakatan penting, yaitu ihwal kesiapan perang.
Intan Jaya menjadi salah satu Kabupaten di Papua yang ditetapkan TPNPB sebagai zona perang. Sebby mengultimatum agar warga negara Indonesia yang berada di Intan Jaya agar segera meninggalkan daerah tersebut sebelum dilancarkannya operasi. "Sebagaimana yang telah disepakati, perang adalah solusi untuk merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia," ujar Sebby.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta TNI-Polri tak reaktif dalam menyikapi pernyataan perang TPNPB. Ia mengingatkan, agar TNI-Polri tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan konflik di Papua. "Pendekatan yang mengandalkan militerisasi bukan hanya gagal menyelesaikan akar persoalan, tapi justru memperburuk relasi antara negara dan orang asli Papua," kata Usman.
Sebelumnya, selain pos keamanan di Intan Jaya, TNI berencana merenovasi 15 pos keamanan di Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, belasan pos tersebut memang harus direnovasi untuk mendukung distribusi logistik prajurit yang bertugas. "Ada beberapa pos yang hanya bisa didatangi oleh helikopter. Sedangkan selama ini droping logistik sulit dilakukan oleh helikopter, apalagi untuk membawa barang lain," kata Maruli pada 29 Februari 2024.
Foto 
