Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih supaya mengikuti pembekalan atau retreat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, retreat itu akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.
Namun, jadwal retreat itu bergantung dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di MK.
Yusril telah selesai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada Jumat, 10 Januari 2025.
Pertemuan itu membahas pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang tidak sedang melakukan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi MK.
Pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak ada sengketa lebih dahulu. Bagi kepala daerah terpilih dan masih bersengketa, Yusril mengatakan, pemerintah menunggu putusan MK.
"Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril.
Yusril mengatakan, ada dua putusan MK yang bisa jadi pertimbangan untuk melakukan pelantikan lebih dahulu. Yusril tidak menjelaskan nomor putusan MK itu.
Yusril hanya menjelaskan, putusan itu masih membutuhkan klarifikasi dari MK. Mengenai hal itu, pemerintah juga akan membicarakannya dengan DPR.
"Pemerintah juga akan membicarakan hal itu dengan DPR nantinya," kata Yusril.
Adapun MK memulai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Per Selasa, 7 Januari 2025, tercatat ada total 310 perkara yang akan disidangkan oleh MK dimulai pada Rabu, 8 Januari 2025.
Pada "Retreat Kabinet Merah Putih" di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.
Foto 
