Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Prabowo Terbitkan PP: Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Disimpan di Bank Nasional

Prabowo mengatakan, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025 untuk meningkatkan manfaat DHE SDA.

17 Februari 2025 | 13.38 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers mengenai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Foto: YouTube Sekretariat Presiden
Perbesar
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers mengenai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Foto: YouTube Sekretariat Presiden

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) Indonesia disimpan di bank dalam negeri. Aturan ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Prabowo mengatakan, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025 untuk meningkatkan manfaat DHE SDA. "Dalam rangka memperkuat dampak dari pengelolaan DHE SDA. Maka pemerintah menetapkan PP nomor 8 tahun 2025," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Negara mengatakan, hasil ekspor SDA Indonesia selama ini banyak disimpan di bank luar negeri. Dengan adanya PP ini, devisa hasil ekspor SDA Indonesia diwajibkan ditempatkan di bank-bank nasional.

"Kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional," ujar mantan Menteri Pertahanan itu.

Prabowo mengatakan, aturan itu akan berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk minyak dan gas bumi. "Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada PP Nomor 26 tahun 2023," kata dia.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah menargetkan devisa hasil ekspor Indonesia bertambah USD 80 miliar pada 2025. "Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih USD 100," kata Prabowo.

Hendrik Yaputra

Bergabung dengan Tempo pada 2023. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini banyak meliput isu pendidikan dan konflik agraria.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus