Pro Kontra atas Rencana Prabowo Gelar Retreat untuk Kepala Daerah

MENTERI Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan atau retreat. Yusril menuturkan pembekalan itu akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024.

“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Yusril menyebutkan perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat. Jadwal retreat itu bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Pemerintah sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencana Prabowo menggelar retreat untuk kepala daerah terpilih itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mendukung gagasan itu, ada pula yang tidak sepakat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Menyamakan Visi dengan Pemerintah Pusat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo untuk menyamakan visi para kepala daerah dengan pemerintah pusat. Retreat dilakukan untuk menyebarluaskan secara baik program-program yang dicanangkan pemerintah pusat agar berjalan sukses di daerah.

“Yang saya dengar memang ada rencana seperti itu. Tentunya idenya ini dilaksanakan untuk menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menilai retreat kepala daerah terpilih yang datang dari beragam latar belakang tersebut dimaksudkan pula untuk menjaga semangat persatuan dan kekompakan dalam memajukan Indonesia.

“Saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda sehingga perlu (dikumpulkan) dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi-misi dan semangat persatuan,” ujarnya.

Ketua DPD Sultan Najamuddin: Kami Ingin Retreat Jadi Tradisi Kebangsaan yang Rutin

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin menyambut baik rencana pelaksanaan retreat kepala daerah se-Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Dia bahkan menyebutkan agenda ini bisa dijadikan tradisi rutin untuk setiap kepala daerah terpilih selanjutnya.

“Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 14 Januari 2025.

Dia menuturkan kegiatan itu menjadi penting untuk menyatukan visi dan misi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah. Apalagi, para kepala daerah terpilih tersebut tidak semuanya berasal dari partai politik pendukung Prabowo.

“Agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi oleh warna dan motif politik,” tuturnya.

Meskipun demikian, Sultan juga mengingatkan agar kegiatan ini tidak disalahgunakan untuk menciptakan sentralisasi kekuasaan. Indonesia telah mengenal sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah lewat otonomi daerah.

“Berharap agar retreat kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD,” kata Sultan.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur: Retreat Kepala Daerah Menunjukkan Kentalnya Militerisme di Pemerintahan Prabowo

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai retreat bagi kepala daerah semakin menunjukan kentalnya militerisme di dalam pemerintahan Prabowo. Ketimbang membekali kepala daerah dengan cara mengikuti retreat di Akademi Militer, Prabowo dapat menguji rasa nasionalisme dan keselarasan visi dengan memantau langsung kerja kepala daerah di lapangan.

“Jangan karena latar belakang beliau militer, semua harus dijalankan dengan gaya militer juga,” kata Isnur saat dihubungi, Senin.

Pakar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah: Menyelaraskan Visi dan Misi Tak Perlu dengan Retreat

Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sependapat dengan Isnur. Dia mengatakan rencana Prabowo menyelenggarakan retreat bagi kepala daerah semakin menunjukkan kentalnya nuansa militer di dalam pemerintahan.

Apalagi, kata dia, kegiatan retreat yang dilakukan Prabowo sebelumnya bersama jajaran Kabinet Merah Putih cenderung mengedepankan aspek fisik, ketimbang pemikiran untuk membekali jajarannya. “Ini juga tidak ada kewajibannya untuk dilakukan,” kata Herdiansyah.

Alih-alih menyeleraskan visi dan misi, Herdiansyah menilai, kegiatan retreat bagi kepala daerah menjadi upaya Prabowo menundukkan pemimpin daerah dalam pemerintahannya. Apalagi, tidak semua kepala daerah terpilih berasal dari koalisi yang sama dengan Prabowo.

Padahal, menurut dia, untuk menyelaraskan visi dan misi tidak perlu dilakukan retreat. Sebab, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memiliki regulasinya masing-masing.

Hendrik Yaputra, Andi Adam Faturahman, Daniel Ahmad Fajri, Vendro Immanuel G, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Polairud Polri Sebut Belum Ada Laporan Polisi Soal Pagar Laut di Perairan Tangerang