Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Profil Rini Widyantini Menteri PANRB Kabinet Prabowo, Gantikan Abdullah Azwar Anas

Rini Widyantini, jadi Menteri PANRB kabinet Prabowo. Ia menggantikan Abdullah Azwar Anas, perempuan pertama memimpin Kementerian PAN RB

22 Oktober 2024 | 12.07 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Baru (PANRB) baru yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto pada Ahad malam, 20 Oktober 2024. Sepanjang perjalanan kariernya, Rini dikenal sebagai perempuan pertama yang dipercaya memimpin reformasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prabowo melantik Rini Widyantini sebagai Menteri PANRB di Istana Kepresidenan pada Senin, 21 Oktober 2024. Rini menggantikan Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB sebelumnya. Rini telah bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022. Rini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditarik oleh Prabowo untuk masuk dalam jajaran kabinetnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perempuan kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 adalah lulusan sarjana hukum di Universitas Padjajaran dan mendapatkan gelar "Master of Public Management" di The Flinders University of South Australia. Rini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Bandung. Dirinya juga mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di kota kelahirannya tersebut. Menteri PANRB yang baru ini adalah alumni dari SMA Santa Angela.

Selain itu, Rini juga aktif dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Dirinya tercatat pernah mengikuti Indonesian Japan Youth Exchange pada 1993. Lalu, dilanjutkan dengan mengikuti Diklat SPALA yang diselenggarakan LAN pada 1994 dan 2002. Di tahun yang sama, dirinya pun mengikuti Improving Financial Management in the Public Sector Adbl, Adb, and Fmrc – Mof.

Kemudian, pada 2003, Ia mengikuti lokakarya Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Kelas Paralel pada 2005. Tahun 2006, dia mengikuti Investment Training for Senior Indonesian Officer dari Kementerian Luar Negeri Singapura. Rini kembali mengikuti pelatihan Diklat PIM II pada 2009 dan Diklat PIM I pada 2011. Kedua diklat ini diselenggarakan oleh LAN.

Rini telah menjadi PNS sejak 1990. Kemudian, pada 1997, dirinya menjabat di instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada 2008, Rini menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di Kementerian PANRB. Selanjutnya, pada 2009, Ia ditunjuk sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I.

Karier Rini di Kementerian PAN RB semakin menanjak. Hal ini dibuktikan pada 2011, dirinya diberi tanggung jawab sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum. Lalu, pada tahun berikutnya, Rini dipercaya sebagai Deputi Bidang Kelembagaan.

Perjalanan kariernya berlanjut dengan dirinya yang ditugaskan sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB dari 2013 hingga 2021. Di jabatan tersebut, Rini berperan dalam pengembangan struktur kelembagaan yang lebih efisien dan mempercepat berbagai program reformasi birokrasi di Indonesia.

Rini telah memiliki pengalaman yang mendalam di Kementerian PANRB yang dimulai sejak lama. Tentunya, ini membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya. Selama bekerja di Kementerian PANRB, Rini memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci birokrasi.

Salah satu peran utamanya adalah memimpin pengembangan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Ini dilakukan selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022, di mana ia berfokus pada penguatan sistem digital melalui program "Satu Data" untuk memperbaiki tata kelola internal kementerian.

Tidak hanya itu, Rini juga berperan dalam memperkenalkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih gesit dan responsif.

Tugas besar sebagai Menteri PANRB sudah menunggu. Reformasi tata kelola pemerintahan yang didalamnya terkait dengan keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus