Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gedung DPR/MPR sudah beberapa kali menjadi tempat demonstrasi sejak awal Maret 2024, terlebih setelah Pemilu 2024 dan mengemukanya dorongan hak angket DPR untuk selidiki indikasi kecurangan pemilu. Beberapa kelompok masyarakat menyerukan tuntutan yang berbeda-beda. Ini rangkaian demo yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi Rakyat Geruduk DPR RI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada 1 Maret 2024, kelompok massa yang menamakan dirinya Aksi Rakyat Geruduk DPR RI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.
Salah satu kelompok menamakan diri Koalisi Rakyat Menggugat. Kelompok ini menolak hasil Pemilu 2024 karena menuding diwarnai kecurangan. “Hentikan pemilu curang. Pecat semua komisioner KPU,” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan demonstran.
Sementara kelompok lain menamakan diri mereka Gerakan Mahasiswa Penegak Demokrasi. Tuntutan mereka menolak wacana hak angket kecurangan pemilu karena bisa menimbulkan kegaduhan.
Demonstrasi terjadi ketika KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional dan luar negeri Pemilu 2024. Unjuk rasa awalnya berjalan kondusif. Namun tiba-tiba memanas memasuki malam. Pada pukul 17.50 WIB, massa mulai bergesekan dengan aparat kepolisian yang meminta mereka membubarkan diri. Massa mulai membakar ban.
Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi
Pada 8 Maret 2024, massa aksi ini menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain menyuarakan pemakzulan Jokowi, massa menyerukan untuk menghapus politik dinasti, melakukan audit forensik pada sistem IT KPU, dan menyinggung kecurangan Pemilu 2024.
Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan 2.768 personel akan mengamankan demo ini. Personel tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan instansi terkait. Para personel ini nantinya akan lakukan pengamanan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR atau MPR RI.
Pada Rabu, 13 Maret 2024, Komisi Nasional Penyelamat Demokrasi kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. Tuntutan mereka masih sama, yaitu pemakzulan Jokowi dan menghapus politik dinasti.
Demo 3 Hari
Sekelompok masyarakat menggelar demonstrasi sejak Senin-Rabu, 18-20 Maret 2024, di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan depan Gedung DPR/MPR. Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini. Mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin; Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun; hingga eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Soenarko.
Pada demonstrasi hari kedua, ratusan orang berpakaian warna hitam dan putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan pemakzulan Jokowi. Berbagai spanduk pun diusung antara lain bertuliskan: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon.
"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.
Refly Harun melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR ini diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota. "Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.
ANANDA RIDHO SULISTYA | DEVY ERNIS | ADVIST KHOIRUNIKMAH | ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA
Foto 
