Alasan Nelayan Menolak Reklamasi Surabaya Waterfront Land

DI rumahnya di perkampungan nelayan Sukolilo Baru, Kecamatan Tambak, Kota Surabaya, Sunir membersihkan ubur-ubur berwarna cokelat pada Selasa siang, 25 Maret 2025. Hewan laut itu akan ia olah menjadi kerupuk. Perempuan 48 tahun itu bercerita, suaminya mendapat dua ember ubur-ubur dan teripang laut. “Selama ini cukup untuk menghidupi empat anak,” kata Sunir.  

Suami Sunir, Agus Priono, puluhan tahun menjadi nelayan. Penghasilannya rata-rata Rp 175 ribu setiap hari. Belakangan, mereka risau terhadap rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land. Proyek reklamasi berjarak 1,5 kilometer dari rumahnya itu berpotensi menghilangkan mata pencarian nelayan.

Lokasi proyek reklamasi 1.084 hektare itu membentang dari utara perairan Kenjeran, Kecamatan Bulak, hingga selatan di Pantai Timur Surabaya atau Pamurbaya. Menurut Sunir, area itu jalur hilir-mudik perahu serta salah satu lokasi penangkapan ikan. “Kalau ada reklamasi, nelayan enggak bisa melaut karena terhalang pembangunan,” ucap Sunir.

Para nelayan Sukolilo dan kampung-kampung lain bisa saja melaut dengan mengambil jalan memutar. Tapi biaya membeli bahan bakar minyak bakal lebih besar. Pun nelayan harus lebih jauh ke tengah laut agar bisa mendapatkan binatang laut.

Warga Sukolilo Baru, Ummu Sajidah, 21 tahun, juga resah terhadap rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land. Ummu mengatakan penduduk setempat masih menyimpan trauma terhadap sejumlah proyek pemerintah. Salah satunya pembangunan Jembatan Suroboyo pada 2015 yang meretakkan sebagian rumah dan mengurangi pendapatan nelayan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menaksir 8.000 nelayan kehilangan pekerjaan akibat proyek Surabaya Waterfront Land. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan reklamasi itu akan membuat nelayan lebih sulit menangkap ikan. Padahal sebagian besar nelayan di Surabaya masuk kategori miskin. 

Penolakan juga datang dari Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Eri Irawan. Ia menilai proyek itu lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Pengerukan laut bakal menimbulkan masalah, seperti banjir, dan menyulitkan para nelayan. “Jadi memang harus dibatalkan,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Masalahnya, pemerintah telah memasukkan Surabaya Waterfront Land ke daftar proyek strategis nasional atau PSN pada Mei 2024. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024, proyek tersebut ada di urutan ke-121 dengan judul kawasan terpadu pesisir Surabaya Waterfront Land.