Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana akan menggelar dialog terbuka dengan mahasiswa yang difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unud pada Selasa, 8 April 2025. Diskusi digelar menyusul penolakan BEM terkait kerja sama kampus itu dengan TNI Angkatan Darat khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mengadakan dialog terbuka dengan mahasiswa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udaya pada Selasa 8 April pukul 14.00 WITA di Gedung Widya Saba Kampus Jimbaran Kabupaten Badung," ujarnya melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 7 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat dimintai penjelasan mengenai opsi yang akan diambil kampus, Sudarsana menyatakan pihaknya belum dapat memastikan keputusan akhir. "Kami akan melihat perkembangan diskusi besok dengan anak-anak," ujarnya.
Sebelumnya, Universitas Udayana menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Kerja sama itu tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Dokumen itu ditandatangani pada Rabu, 5 Maret 2025, tetapi baru diumumkan ke publik lewat akun Instagram resmi Universitas Udayana pada Rabu, 26 Maret 2025.
Sudarsana menganggap kerja sama kampusnya dengan TNI tidak akan serta-merta membawa militerisme ke lingkup kampus. “Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam dunia kampus,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 1 April 2025.
Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak adanya perjanjian kerja sama antara kampusnya dan TNI AD Kodam IX/Udayana. Menurut mereka, perjanjian tersebut membuka peluang bagi militer mendominasi ranah pendidikan sipil.
“Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 31 Maret 2025.
Karena itu, Arma menuntut agar Universitas Udayana segera mencabut perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dia juga menolak segala bentuk intervensi aparatur militer, termasuk TNI, dalam penyelenggaraan kehidupan kampus.
Pilihan Editor: TPNPB-OPM Gelar Pertemuan Bahas Kesiapan Perang Milisi di Papua
Foto 
