Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku membutuhkan dana hingga Rp 100 triliun untuk membenahi sektor transportasi di wilayah Cekungan Bandung atau Bandung Raya. "Kami butuh kurang lebih Rp 100 triliunan untuk menaikkan dari 13 persen menjadi 50 persen warga Bandung Raya naik publik transportasi," kata Ridwan Kamil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ridwan Kamil menjelaskan, hingga hari ini baru ada 13 persen warga Bandung Raya yang naik transportasi publik, dan itu turut mempengaruhi tingkat kemacetan di jalanan kota yang telah mencapai 40 persen. "Kalau kami tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," kata Kamil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kamil mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa solusi pengentasan kemacetan di wilayah Bandung Raya, di antaranya menyediakan moda transportasi perkeretaapian, Bus Rapid Transit (BRT), hingga Cable Car atau kereta gantung. "Inysa Allah satu dari dua gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada pak presiden," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas atau ratas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Pada ratas tersebut, Presiden Jokowi membahas soal rencana pengembangan transportasi di Cekungan Bandung atau Bandung Raya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dirinya diminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung utamanya di bidang transportasi. "Tadi kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung metropolitan, kami diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan, dalam rapat tersebut juga diputuskan Kementerian Perhubungan bersama Bappenas sedang menginisasi suatu loan atau pinjaman dari Bank Dunia untuk mengentaskan persoalan transportasi di wilayah tersebut. "Berkaitan dengan Medan dan Bandung dari World Bank dan dari Jerman untuk Semarang dan Surabaya, kami harapkan itu menjadi bisa menjadi pendanaan yang lebih baik," kata Budi.