Sekolah Rakyat Dibangun Baru, Tidak Tempati Bekas Pesantren

PEMERINTAH akan mengoperasikan sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada tahun ajaran baru 2025/2026. Untuk tahap awal, sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu akan mengoperasikan tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Menurut Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu akan dibangun baru dan bukan memanfaatkan atau merevitalisasi pesantren atau madrasah yang terbengkalai. “Jadi nggak ada peralihan pesantren menjadi sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sesuatu yang baru yang akan dibangun oleh Pak Prabowo,” ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 19 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.

Romo Syafi'i mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk mereka yang berada di garis kemiskinan, yang selama ini tidak bisa mengakses pendidikan. Para calon siswa ini akan ditampung dan diberi fasilitas seperti di sekolah berasrama (boarding school).

Dengan mendapatkan akses pendidikan yang layak, Wamenag berharap para siswa di sekolah rakyat menjadi manusia berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bangsa. “Presiden ingin anak-anak yang hari ini secara ekonomi, secara sosial, sangat terpinggirkan itu, ke depan akan muncul. Menjadi anak-anak terdidik yang juga punya kualitas untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang,” kata dia.

Dia menuturkan pesantren dan madrasah justru akan semakin dimaksimalkan perannya. Pesantren akan direnovasi demi meningkatkan kualitas pendidikan bercorak agama tersebut.

Menurut Wamenag, pesantren tidak bisa dinegerikan dan akan tetap berdiri berdasarkan kekhasan serta karakternya. “Karena filosofi pembentukan pesantren itu adalah rakyat, mandiri, dan syaratnya ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, ada pertemuan kiai dengan santri, ada masjid, seperti itu,” kata dia.

Usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan saat ini banyak pesantren dalam kondisi terbengkalai, kumuh, dan kurang mendapat perhatian. Dia mengusulkan lebih baik pesantren tersebut dioptimalkan sebagai sekolah rakyat.

Nasaruddin menyampaikan hal itu saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemenag pada Selasa, 11 Maret 2025. “Sebetulnya, kita tidak perlu mencari bentuk baru. Madrasah sudah sangat layak dijadikan Sekolah Rakyat karena sudah ada dan nyata di tengah masyarakat,” ujar Menag dalam keterangannya.

Dia menyebutkan pesantren dan madrasah pada dasarnya telah lama menjadi bagian dari pendidikan rakyat. Dia juga menyebutkan 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kolaborasi ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. “Dengan memanfaatkan madrasah dan pesantren, bisa menjadi solusi bagi pesantren dan madrasah itu sendiri dan juga masyarakat yang membutuhkan pendidikan,” tuturnya.

Adapun kesepakatan antara Menag dan Mensos ini mencakup beberapa poin, antara lain pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, serta pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Kementerian Sosial.

Pemerintah akan Libatkan Swasta untuk Mendanai Sekolah Rakyat

Adapun pemerintah membuka kesempatan bagi sektor swasta turut membiayai penyelenggaraan sekolah rakyat. Meski demikian Mensos mengatakan pendanaan utama untuk sekolah rakyat tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

“Iya, itu sebagai dukungan selanjutnya. Pertama memang dukungan dari dana APBN. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi,” kata Gus Ipul saat ditemui di salah satu lokasi sekolah rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025.

Gus Ipul mengatakan peluang tersebut terbuka, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, untuk saat ini, pihaknya masih melakukan perhitungan dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan. Perhitungan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan biaya operasional per orang. “Belum (final), tapi sudah ada, ini mulai dihitung. Jadi per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” ujarnya.

Pihaknya meyakini perhitungan tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, karena jumlah indeks daerah yang berbeda-beda. Perhitungan biaya yang dibutuhkan setiap siswa juga akan bervariasi tergantung jenjang pendidikan.

Sekolah rakyat merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Eka Yudha Saputra, Hanin Marwah, M. Rizki Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Puan Maharani Buka Suara soal Pengesahan UU TNI