Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis (MBG) tetap berlangsung selama bulan puasa pada Maret mendatang. Tapi ada perbedaan skema pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di sekolah ketika memasuki bulan ramadan dibandingkan dengan realisasi program itu selama ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan bagi siswa yang berpuasa, menu MBH bisa dibawa pulang ke rumah. Sedangkan bagi siswa yang tidak berpuasa tetap bisa makan di sekolah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi-sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga akan disesuaikan supaya lebih tahan lama. Beberapa varian menu itu antara lain susu, telur rebus, kurma, dan kue kering, serta sesekali akan ada menu bubur kacang hijau.
"Atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," kata Dadan.
Ia mengatakan agar makanan bisa dibawa pulang, pemerintah akan menyediakan kantong makanan. Kantong itu harus dibawa kembali ke sekolah untuk ditukar dengan kantong yang baru.
"Besoknya kantongnya harus dibawa kembali, dituker dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah," kata dia.
Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.
Prabowo juga meminta kepada kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus membantu infrastruktur program MBG. Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya.
Permintaan Prabowo itu disampaikan oleh Dadan Hindayana seusai menghadiri kegiatan silaturahmi ketua umum partai KIM Plus dan para kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat pada 14 Februari 2025. "Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.
Prabowo, kata Dadan, meminta kepala daerah terpilih tidak ikut dalam menyiapkan makan gratis ini. Namun, kata dia, Presiden Prabowo hanya meminta agar mereka menyiapkan fasilitas pendukung saja. "Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur," kata Dadan.
Selain itu, Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis ini juga mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu untuk anggaran pembelian lahan. Untuk menyiasatinya, BGN akan melakukan skema pinjam pakai.
BGN sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Pemangkasan anggaran di BGN ini juga terjadi di semua kementerian, lembaga, dan daerah.. Presiden Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dadan mengatakan lenbaganya menyiasati pemangkasan anggaran tersebut dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintah. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun SPPG program MBG.
“Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” kata Dadan.
Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor : Kenapa Makan Bergizi Gratis Ditolak di Papua?
Foto 
