Tarik-Ulur Konsistensi KPU Soal Kuota Perempuan

DPR minta KPU konsisten ihwal Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota perempuan. Angka pembulatan menjadi perdebatan.

18 Mei 2023 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Pendaftaran bakal calon anggota legislatif di kantor KPU di Jakarta,8 Mei 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

DPR meminta KPU tetap melaksanakan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur keterwakilan perempuan.
Koalisi Perempuan berpandangan bahwa regulasi tersebut berpotensi merugikan hak politik perempuan.
Rumus matematika soal pembulatan bisa ke atas atau ke bawah, yang disebut pembulatan terdekat.

JAKARTA – Komisi II bidang pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur keterwakilan perempuan. Komisi II DPR menyebutkan KPU tak perlu mengubah isi pasal tersebut.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

perempuan

kpu

hak-perempuan

politik

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 20 April 2025