Retret Kepala Daerah di Tengah Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Spei mengatakan pemerintah pusat hanya menanggung akomodasi selama retret. Adapun ongkos transportasi ditanggung kepala daerah masing-masing. Spei berujar mengikuti retret kepala daerah karena hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo, kata Spei, ingin kepala daerah satu visi dengan pemerintah pusat. “Jadi, visi-misi disatukan, mana yang harus seirama. Nanti kami ikuti,” ujarnya. 

Bupati Sorong, Papua, Johny Kamuru, menuturkan pembelian tiket pesawat untuk hadir di pelantikan di Jakarta ditanggung anggaran pemerintah daerah. Demikian pula tiket keberangkatan retret kepala daerah di Magelang. "Kalau hal-hal lain yang di luar itu, ya, pasti kami gunakan dari dana pribadi," ujarnya di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

Para kepala daerah juga berangkat ke Magelang dengan transportasi masing-masing tanpa campur tangan Kemendagri. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, misalnya, mengatakan urusan transportasi selama pelantikan dan keberangkatan retret diurus masing-masing kepala daerah. Ia mengatakan akan berangkat dengan pesawat komersial ke Magelang. 

Namun, kata Iqbal, akomodasi selama retret di Magelang ditanggung pemerintah pusat. “Transpor saja karena, ya, mungkin karena kompleks, kemudian itu di-handle sendiri-sendiri,” katanya kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025. 

Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri itu mengatakan antusias mengikuti retret. Sebab, ia bisa bertemu dengan sesama gubernur senior lain untuk belajar dari mereka. “Sebagai new kid on the block, pemula, saya berkesempatan untuk belajar,” tuturnya. 

Sebagai kader Partai Gerindra, Iqbal menyebutkan, retret merupakan upaya Presiden Prabowo memastikan visi dan misi pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, kata dia, kepala daerah berasal dari partai politik yang berbeda sehingga harus bisa selaras dengan pemerintah pusat. “Kalau kami kader Gerindra, kan, sudah dari awal. Menyusun visi-misi pun sudah sesuai dengan visi dan misi Presiden." 

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan berangkat bersama dengan 26 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat. Mereka akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. 

Dedi mengatakan akomodasi tersebut adalah bantuan TNI AU untuk kepala daerah Jawa Barat yang baru dilantik. “Dari Landasan Udara Husein Sastranegara ke Magelang, kan, bisa tuh dibantulah. Karena kami waktunya terbatas, tidak mungkin pakai bus,” ujar Dedi seusai pelantikan, Kamis, 20 Februari 2025. 

Persiapan menyambut kepala daerah yang akan menjalani retret di Lembah Tidar Akademi Militer pada 21-28 Februari, di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 19 Februari 2025. Antara/Anis Efizudin

Apa Kabar Pemangkasan Anggaran

Menanggapi hal tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan agenda retret kepala daerah di Magelang selama delapan hari justru tidak sejalan dengan semangat pemangkasan yang digulirkan pemerintah. Manajer Riset Sekretariat Nasional Fitra, Badiul Hadi, mengatakan perlu adanya transparansi ihwal tujuan retret tersebut agar tidak sekadar agenda seremonial. Apalagi, kata Badiul, estimasi biaya retret disebut-sebut mencapai Rp 13,2 miliar yang dicomot dari APBN lewat Kemendagri. 

Kebijakan pemangkasan anggaran dikeluarkan Prabowo dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Lewat regulasi itu, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp 306,69 triliun. Transfer ke daerah juga dipangkas Rp 50,5 triliun.

Badiul mengatakan, dengan asumsi biaya per kepala daerah per hari Rp 2,75 juta selama delapan hari, total anggaran untuk retret 505 kepala daerah itu sangat besar dan bisa dikonversi ke program lain yang berguna. Bahkan, angka ini di luar ongkos transportasi yang ditanggung kepala daerah masing-masing. “Jika Rp 13,2 miliar itu dikonversi, misalnya, ke program makan bergizi gratis, dana itu dapat membiayai 1,3 juta penerima manfaat baru,” ujar Badiul saat dihubungi pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Selain pemborosan anggaran, Badiul mengatakan, model retret ini cenderung menggunakan pendekatan top-down dan mengarah pada sentralisasi kebijakan. Menurut dia, pemerintah daerah "dipaksa" menjalankan program prioritas nasional tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah. “Kasus di Papua, ketika ada sekolah yang menolak program makan bergizi gratis, seharusnya menjadi pelajaran bahwa setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda dan perlu dihormati,” ujarnya. 

Badiul menegaskan harus ada justifikasi kuat dalam perhelatan retret, termasuk mekanisme evaluasi dan laporan keuangan yang jelas dengan rincian biaya perjalanan, honorarium, serta pengadaan barang atau jasa. Menurut dia, pemerintah pusat sejatinya bisa mengakali agar retret bisa lebih hemat, misalnya dengan pemanfaatan teknologi. Kegiatan bisa dilakukan secara daring. “Jika pemerintah tetap memaksakan retret tersebut, transparansi anggaran dan efektivitas pelaksanaannya harus menjadi prioritas utama,” ujarnya. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N. Suparman mengatakan hal yang sama. Dia menyatakan retret bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digemborkan Prabowo. 

Herman menuturkan pemangkasan dana transfer daerah sudah sangat memberatkan, ditambah pemerintah daerah menanggung biaya perjalanan ke Magelang. “Jadi, tidak murni disiapkan oleh anggaran pemerintah pusat. Padahal retret itu program pusat, kan?” ujar Herman saat dihubungi pada Kamis, 20 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta 23 Januari 2025. Tempo/Tony Hartawan

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret akan dibiayai oleh APBN yang dialokasikan pada Kemendagri. Namun kebutuhan lain, seperti tiket transportasi dan biaya penginapan, akan menggunakan dana APBD masing-masing.

Bima mengatakan biaya-biaya yang timbul di luar agenda pelantikan dan retret memang akan ditanggung pemerintah daerah masing-masing. "Biasanya begitu. Selalu begitu. Enggak ada yang berbeda dari dulu," ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo lewat aplikasi perpesanan pada Kamis, 20 Februari 2025. ●

Hendrik Yaputra dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini