100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran

PADA 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, ada gangguan riak-riak perilaku dan ucapan tidak populer beberapa orang yang seharusnya menjadi panutan. Apa yang mereka pertontonkan mengusik hati nurani rakyat, yang sebagian besar sedang berjuang menghadapi beratnya ekonomi, dan mengundang antipati.

Dimulai dengan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, yang meminta kenaikan anggaran sampai Rp 20 triliun. Ada juga Miftah Maulana, utusan khusus presiden, yang menghina seorang penjual es teh. Lalu ada kasus Yandri Susanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menggunakan kop surat Kementerian Desa untuk keperluan pribadi.

Juru bicara Istana menyebut kelompok prasejahtera sebagai “rakyat jelata”. Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro memantik polemik mengenai penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Menteri Koperasi Arie Budi Setiadi mulai bersentuhan dengan aparatur hukum terkait dengan judi online. Ada juga soal petugas pengawal mobil RI-36 yang merupakan mobil dinas Raffi Ahmad.

Semestinya para pembantu Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kinerja yang tidak sekadar baik, tapi harus di atas rata-rata, pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih dengan membuat terobosan-terobosan baru yang mempunyai efek positif terhadap kesejahteraan rakyat. Namun terlihat sebagian pembantu Presiden masih belum bisa menempatkan diri sebagai tokoh publik yang dianggap mampu membantu menjalankan roda pemerintahan. Bahkan mereka masih seperti mengalami euforia dan kaget karena mendadak menjadi orang penting di Indonesia.

Pesan sederhana kepada para pembantu Presiden: jaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden, bersikap dan berperilaku yang baik selayaknya negarawan, tunjukkan kinerja yang hasilnya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Jangan menyalahgunakan wewenang dan berpartisipasilah dalam pemberantasan penyelewengan di kementerian dan lembaga masing-masing. Rakyat akan terus mengawasi.