Beberapa pertanyaan untuk uu lalu lintas

Akhirnya, UU Lalu Lintas yang baru tetap dilaksanakan juga walau banyak anggota masyarakat yang tidak setuju, terutama terhadap denda maksimum yang ditetapkan (TEMPO, 25 Juli 1992, Nasional). Adalah suatu keajaiban bila sebuah undang-undang yang telah disahkan lalu dicabut atau ditunda pelaksanaannya hanya karena banyak masyarakat yang tidak terwakili kepentingannya. Ya, apa boleh buat, bukankah roda pembangunan harus terus berputar? Kini yang belum jelas bagi saya, bagaimana cara persidangannya nanti? Faktor-faktor apa saja yang akan diperhitungkan dalam menetapkan suatu sanksi. Apakah faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan? Mudah-mudahan penetapan sanksi tidak sampai menimbulkan kesan seperti pengumpulan dana masyarakat bagi negara. Selanjutnya, apakah dalam persidangan nanti seorang terdakwa didampingi oleh seorang pembela? Juga, apakah seorang terdakwa harus merogoh sakunya lebih dalam lagi agar bisa didampingi oleh seorang pembela? Semoga ada pejabat berwenang mau menjawab rasa pesimistis saya. CHANDRA PRASASTRA Mahasiswa FT Ut Yogyakarta