Cuma Akal-akalan Partai

Setujukah Anda, syarat calon independen minimal didukung10 persen pemilih? (15–22 Agustus 2007)
Ya
	45,28%	115
Tidak
	46,06%	117
Tidak tahu
	8,66%	22
Total	100%	254

NASIB keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah mulai jelas. Rabu pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR RI Agung Laksono mengumumkan, paling lambat awal tahun depan calon perseorangan sudah bisa berlaga di pilkada.

Untuk itu DPR kini menggodok revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang direncanakan rampung sebelum akhir 2007. ”Itu untuk mengatur calon perseorangan,” ujar Yudhoyono. Tentu ada banyak hal yang perlu diperbarui, tapi yang tampaknya paling ditunggu adalah aturan mengenai dukungan minimal.

Hingga kini belum ada suara bulat tentang besar dukungan awal yang perlu dimiliki calon perseorangan agar bisa lolos ke pilkada. Badan Legislasi DPR, misalnya, mengusulkan 10 persen dari jumlah pemilih di separuh kabupaten/kota atau kecamatan. Ini mendapat dukungan Partai Persatuan Pembangunan. ”Tidak boleh kurang dari itu,” ujar Ketua PPP, Suryadharma Ali.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ginandjar Kartasasmita, berpendapat lain. Menurut dia, 10 persen itu berlebihan dan akan mempersulit calon independen di daerah. ”Persentase yang rasional 3 persen sebagaimana pilkada Aceh,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform, Hadar Navis Gumay, malah menantang partai. Kalau mau adil, dia menuturkan, calon partai pun harus mencari dukungan dengan jumlah yang sama menjelang pilkada dan tidak bersandar pada perolehan suara pada pemilu legislatif. ”Belum tentu dukungan pada pemilu legislatif dan pilkada sama,” ujarnya.

Sepanjang pekan lalu Tempo Interaktif menjajaki proposal Badan Legislasi itu. Hasilnya nyaris berimbang. Kelompok responden yang menolak cuma unggul dua suara atas mereka yang mendukung. Bagi yang tak sependapat, 10 persen itu cuma akal-akalan partai politik untuk menghalangi calon independen. ”Angka itu muncul dari egoisme partai yang ingin menguasai pilkada,” ujar Miftahul Huda, responden di Surabaya.