Mundurlah, Airlangga

AIRLANGGA Hartarto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Rabu dua pekan lalu. Namun, sejauh ini, belum ada tanda-tanda dia akan mundur dari jabatan Menteri Perindustrian. Presiden Joko Widodo pun belum menyatakan akan mencopot Airlangga dari Kabinet Kerja.

Desakan mundur Airlangga datang dari berbagai pihak. Salah satunya Persatuan Loyalis Golkar (PLG). Anggota Presidium PLG, Cupli Risman, khawatir Airlangga tak akan berfokus bila mengemban dua posisi. "Jangan cederai amanah rakyat yang datang melalui penugasan presiden," katanya pekan lalu.

Sebelum dilantik menjadi presiden, Jokowi memang menyatakan menteri yang akan mengisi kabinetnya tak boleh merangkap jabatan di partai politik. Setelah terpilih menjadi menteri, yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di partai. "Supaya fokus bekerja. Pegang satu posisi saja belum tentu sukses," ujar Jokowi pada pertengahan September 2014.

Imbauan mundur juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pengusung Jokowi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Airlangga harus merelakan salah satu jabatannya setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Tantangan bidang ekonomi tidak mudah. Menteri harus berfokus," ujar Hasto, 21 Desember 2017, di sela-sela acara Refleksi Hukum Akhir Tahun PDI Perjuangan. Toh, Hasto menyampaikan bahwa pergantian menteri tetap hak prerogatif presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga politikus senior Golkar, tak mempersoalkan rangkap jabatan Airlangga. Menurut dia, hal ini pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Namun Kalla menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Jokowi.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, memiliki pandangan tersendiri tentang rangkap jabatan Airlangga. Menurut dia, Jokowi tak akan mencopot Airlangga dari kursi menteri dalam waktu dekat. "Alasannya psikologis politik. Masak, baru dilantik jadi ketua umum langsung dicopot? Internal Golkar bisa bergejolak," katanya. Menurut Arya, Jokowi akan mempertimbangkan orang yang duduk sebagai orang nomor satu di Kementerian Perindustrian agar tidak ada gejolak politik di masa jabatannya.

Pembaca Tempo.co tampaknya menunggu Presiden menepati pernyataannya. Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas pembaca ingin Airlangga dicopot dari posisi Menteri Perindustrian.

Indikator Pekan Ini

Setujukah Anda dengan langkah sejumlah jenderal TNI dan polisi maju dalam pemilihan kepala daerah?www.tempo.co.