Perlakuan tidak baik

SEBUAH naskah di TEMPO adalah sebuah perjalanan panjang. Setelah diuji lewat diskusi dalam rapat perencanaan menghimpunkan bahannya pun harus dilakukan secara investigasi. Misalnya, untuk menyingkap teka-teki kematian Dice Budimuljono, peragawati yang ditembak dua pekan lalu, kami mengerahkan sejumlah wartawan untuk melacak, dan kemudian melakukan pengecekan mengenai kebenaran info itu, ke berbagai sumber. Sebagai pembaca TEMPO, Anda boleh bangga, karena sebagian dari cerita yang Anda baca dijadikan bahan oleh petugas hukum yang mengusut kasus kematian Dice. Sistem investigasi juga kami lakukan untuk tulisan mengenai Hakim Ruwiyanto, yang dituduh menggelapkan barang bukti bernilai puluhan juta rupiah. Sayang, Ruwiyanto lebih banyak berkelit dalam menjawab pertanyaan TEMPO. Padahal, itu bisa merugikan dirinya. Opini umum bisa menudingnya bersalah, dan itu belum tentu benar. Menjalankan tugas kewartawanan, terutama bagi yang melakukan investigative reporting, bukan cuma menuntut kegigihan dan ketajaman hidung sang wartawan, tapi ia juga harus bersiap-siap menghadapi risiko atas keselamatan mereka. Wartawan kami misalnya, dalam menyajikan berita yang berimbang dan benar, tidak jarang mendapat protes atau caci-maki dari sumber yang merasa tidak puas dengan tulisan itu. Terakhir hal itu dialami oleh Hasan Syukur, wartawan kami di Biro Bandung, yang menulis laporan mengenai petisi terhadap seorang lurah. Ceritanya: setelah Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, bulan lalu, memutuskan Lurah H. Munali, orang yang dipetisi, dinyatakan korban fitnah, kami menugasi lagi Hasan Syukur melakukan investigative reporting, dengan menemui dan mewawancarai berbagai pihak yang diperlukan. Suatu malam, Hasan mendatangi Umaerah, gadis Desa Lemahtamba, Arjawinangun, Cirebon, yang dalam persidangan disebut-sebut telah diperkosa oleh Kepala Desa H. Munali. Tapi, sial bagi Hasan, begitu Umaerah melihat tamunya, ia langsung keluar dan tidak bisa ditemui lagi. Yang datang kemudian adalah puluhan warga Desa Lemahtamba, yang berteriak-teriak di luar rumah mengancam Hasan. Setelah itu Kapolsek, Danramil Arjawinangun, dan H. Munali yang langsung menanyai maksud kedatangan wartawan kami. Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh ketiga pejabat desa itu dan, antara lain, menuding Hasan mengaku intel polisi. Dan, setelah hampir empat jam -- ketika itu pukul 01.00 -- Hasan disuruh membuat pernyataan "bersalah", di samping itu film di kameranya diambil. Perlu kami jelaskan, kami tak membenarkan wartawan TEMPO menyamar sebagai "petugas" dari instansi lain, apalagi mengaku intel. Dalam setiap penugasan, mereka harus menunjukkan identitasnya. Kalau suatu hari Anda didatangi wartawan TEMPO, tapi meragukan orangnya, silakan tanya kartu pers mereka. Media massa di Jakarta, juga di daerah, menulis kasus Hasan ini, dan mempersoalkan terganggunya tugas-tugas jurnalistik oleh tindakan seperti dilakukan pejabat Arjawinangun. Ini sebetulnya tak perlu terjadi seandainya para pejabat itu mengerti tugas seorang wartawan. Apalagi hak jawab selalu diberikan untuk orang-orang yang dirugikan oleh sebuah pemberitaan. Masih tak puas? Bisa menuntut ke pengadilan. Untuk mengakhiri kasus kesalahpahaman antara Hasan Syukur dan Munali, penjabat Kabiro Bandung Budiman S. Hartoyo, yang didampingi Hasan, mengeluarkan pernyataan bersama dengan Kabag Humas Kabupaten Cirebon Ubaedi A.Z. Isinya: kasus kesalahpahaman itu telah diselesaikan. Itu semua merupakan rangkaian usaha kami untuk bisa menyajikan tulisan yang layak, jelas, dan lengkap untuk Anda.