Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentang Buku Jejak Lukisan Palsu Indonesia
Dalam tulisan majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2014, halaman 72, rubrik Memoar, alinea kedua dari bawah, terdapat komentar Srihadi Soedarsono tentang lukisan palsu dan buku Jejak Lukisan Palsu Indonesia (PPSI, 2014, editor Bambang Bujono).
Dalam edisi tersebut Tempo menulis, "Dia (Srihadi Soedarsono) juga melihat penulisan buku ini tidak berimbang. Sudah ada keberpihakan, seperti menyudutkan pihak lain."
Kami ingin menanyakan, apakah ketika Srihadi diwawancarai Tempo, beliau sudah membaca buku tersebut. Seperti ditulis dalam Memoar itu, Srihadi tidak hadir dalam peluncuran buku pada 8 Mei 2014 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, karena ada keperluan ke Singapura. Srihadi memang kami undang dalam acara tersebut dan sedianya akan kami beri satu buku karena pelukis ini merupakan salah satu narasumber buku Jejak.
Karena beliau tidak hadir, kami menyampaikan buku untuk beliau setelah kami mendapat kabar bahwa beliau sudah kembali ke rumahnya. Penyerahan buku itu diterima langsung oleh beliau. Karena itu, kami yakin Srihadi baru membaca buku tersebut pada 16 Mei 2014. Dan wawancara Tempo tentu dilakukan antara 16 dan 18 Mei 2014, karena majalah beredar pada 19 Mei 2014.
Hauw Ming
Sekretaris PPSI
Jawaban:
Kami memang menemui dan mewawancarai Srihadi Soedarsono di rumahnya di kompleks Bukit Argo, Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin, 12 Mei 2014. Kami melanjutkan wawancara di rumahnya di Bandung pada siang hingga menjelang magrib. Tempo menanyakan kehadiran Srihadi dalam acara itu dan tentang buku tersebut. Ada kemungkinan Srihadi belum membaca buku tersebut.
Keberatan Partai Gerindra
Kami keberatan terhadap pemberitaan majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2014, halaman 33, berjudul "Setelah Pintu Tertutup oleh Teuku Umar". Dalam tulisan tersebut dinyatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menurut sebuah sumber, meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengganti biaya pemilihan legislatif yang telah dikeluarkan sebesar Rp 3 triliun sebagai uang mahar politik.
Pemberitaan tersebut tidak benar. Partai Gerindra tidak pernah bernegosiasi transaksional dengan meminta sejumlah uang sebagai mahar proses pembentukan koalisi mengusung pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ariseno Ridhwan
Kepala Gerindra Media Center
Jawaban:
Informasi yang kami dapatkan dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, seperti dimuat dalam tulisan yang Anda maksud.
Hak Jawab PT Pertamina Gas
Sehubungan dengan tulisan di majalah Tempo edisi 19-25 Mei 2014, halaman 108-112, dengan judul "Maju-Mundur Perintah Dahlan", pada halaman 112 terdapat tabel perbandingan yang berjudul "Saling Gas Dua Pemain Gas", terdapat beberapa data Pertagas yang tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa infrastruktur ditulis 1.589 kilometer (bekas pipa hulu Pertamina). Penjelasan kami adalah panjang pipa transportasi gas Pertagas 1.589 kilometer terbagi dalam 43 ruas, ditambah pipa transportasi minyak sepanjang ±270 kilometer antara Tempino dan Plaju.
Mengenai penyelesaian proyek tertulis gas kota ke rumah tangga 0. Informasi sebenarnya tentang jaringan gas, yakni pada 2013, Pertagas melalui anak perusahaannya, PT Pertagas Niaga, telah menerima penugasan pengelolaan jaringan gas di tiga kota, Prabumulih (Sumatera Selatan), Sengkang (Sulawesi Selatan), dan Jambi, dengan detail pemakai sebagai berikut: Prabumulih 4.650 rumah tangga, Sengkang 4.172 rumah tangga, dan Jambi 4.000 rumah tangga, sehingga total penggunanya 12.822 rumah tangga.
Adapun proyek Pertagas yang sedang berjalan adalah pembangunan Pipa Arun-Belawan (± 350 km, progres sampai 27 April 2014 79,94 persen, dengan target commissioning Oktober 2014). Pembangunan Pipa Muara Karang-Muara Tawar-Tegalgede (± 70 km, akan dilakukan management walkthrough pada 23 Mei 2014 dengan target commissioning Q2 2015). Sedangkan proyek yang akan berjalan adalah pembangunan pipa Semarang-Gresik (± 270 km, dengan target commissioning Mei 2015), pembangunan Pipa Porong-Grati (± 56 km, dengan target commissioning Q2 2015), dan jaringan gas kota (city gas). Di samping mengelola Jargas, PT Pertagas Niaga akan melakukan investasi pengembangan di 27 kota lain, dengan target dua juta pelanggan pada 2018.
Soal skema harga jual gas, Tempo menulisnya dengan acuan harga internasional yang sebenarnya adalah Pertagas tidak melakukan penjualan gas secara langsung karena Pertagas hanya bertindak sebagai transporter yang memungut toll fee (tarif ditentukan BPH Migas). Penjualan gas dilaksanakan anak perusahaan, yaitu Pertagas Niaga, dengan harga yang mengacu pada kemampuan pelanggan domestik. Aset infrastruktur dan bisnis gas ditulis Rp 5 triliun, yang sebenarnya jumlah aset Pertagas pada 2013 tercatat US$ 1.322.337 (audited).
Wianda Arindita Pusponegoro
Corporate Secretary
Jawaban redaksi:
Terima kasih atas tambahan informasi dari Anda. Data kami peroleh dari laporan keuangan di situs Pertagas pada 14 Mei 2014 dan dokumen notulen rapat Kementerian BUMN pada 30 Desember 2013.
Mazda Mengecewakan
SAYA sangat kecewa terhadap layanan Mazda Radio Dalam, Jakarta Selatan. Kejadiannya bermula pada 1 Juni 2013, ketika saya menerima mobil Mazda Biante. Saat serah-terima, saya tidak melihat ada bekas baret yang dipoles sebesar jari telunjuk di pintu geser kiri. Untuk melihat bekas itu harus dari sudut tertentu.
Malam itu juga saya memberitahukan kepada tenaga penjual dan dijanjikan akan dibicarakan kepada atasannya. Sejak itu tenaga penjual tidak dapat dihubungi sampai saya mengajukan keberatan ke bagian bengkel. Namun upaya saya ini ditolak dengan alasan hal itu tanggung jawab tenaga penjual.
Setelah bolak-balik, pada Agustus 2013, saya bertemu dengan sales supervisor yang memberikan solusi mengganti pintu mobil saya dengan pintu dari mobil test drive. Saya tidak setuju karena takut tidak presisi. Akhirnya, karena alasan praktis, saya mengalah tapi dengan syarat saya diberi kompensasi berupa kaca film yang bagus, khusus kaca depan saja, dan dijanjikan akan dibicarakan dengan manajemen.
Ternyata bukan itu saja, BPKB saya pun tidak kunjung diserahkan sampai hampir setahun. Bersamaan dengan masalah BPKB, pada 24 April 2014 saya diterima pimpinan Mazda, sales manager, dan seorang anggota staf. Setelah mendengar keluhan saya, pimpinan tersebut meminta maaf dan berjanji menelusuri permasalahannya. Sayangnya, dari level tenaga penjual sampai pimpinan ternyata sama saja. Tidak ada solusi.
Masalah yang lama belum selesai, masalah baru muncul. Pada 5 Mei 2014, saya mengajukan klaim baru terkait dengan kerusakan mobil. Seperti biasa, sampai hari ini pihak Mazda sama sekali belum menghubungi saya terkait dengan kedua masalah ini. Menunggu selama satu tahun cukup memberi pelajaran berharga buat saya berpikir ulang untuk menjadi pelanggan Mazda.
Denny Harun Bangun
Jalan Musa 7D
RT 9 RW 10, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo