Surat Pembaca

Klarifikasi Berita 'Masih Boleh Mentah'

Sehubungan dengan artikel berita majalah Tempo edisi 28 Oktober-3 November 2013 di halaman 90 berjudul "Masih Boleh Mentah", ada yang perlu kami klarifikasi. Dalam artikel itu dituliskan bahwa PT Vale termasuk perusahaan tambang besar yang menolak menaati Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelarangan Ekspor Mineral dalam Bentuk Mentah.

Perlu kami jelaskan, PT Vale sudah memiliki smelter dengan kapasitas 315 megawatt yang dibangun pada 1974 dan dioperasikan sejak 1978 hingga sekarang.

Ihwal negosiasi kontrak karya PT Vale, kami beberapa kali bertemu dengan pihak pemerintah sejak tahun lalu, termasuk dengan tim teknis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertemuan itu digelar untuk membahas butir-butir kesepakatan dalam proses renegosiasi.

Demikian klarifikasi dari kami.

Teuku Mufizar Mahmud
General Manager Communications
PT Vale Indonesia Tbk

Kepada Direktur Jenderal Pajak

Ihwal maraknya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, yang melibatkan banyak pejabat publik dengan kekayaan luar biasa, dengan surat ini kami ingin menanyakan apakah Direktorat Jenderal Pajak sudah responsif menanggapi hal itu.

Kami mendesak Direktorat Jenderal Pajak meneliti kewajiban pajak pejabat-pejabat publik tersebut. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menumpuk kekayaan, tapi kekayaan itu tentunya harus didapat dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum. Kekayaan itu juga harus sudah dibayarkan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak tentunya sangat berkompeten menggali potensi pajak ini. Sebagai ilustrasi, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, kekayaan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani mencapai Rp 104 miliar. Jika hal ini belum tercantum di surat pemberitahuan tahun pajak orang pribadinya, berarti bisa ada potensi tambahanpajak hingga Rp 31,2 miliar. Jumlah ini tentu tambahan pajak yang sangat signifikan bagi negara.

Kami percaya Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi terdepan dalam reformasi birokrasi akan berani menagihnya.

M. Akbar Abadi
Pasar Rebo, Jakarta Timur

Kesal Soal Busway

SAYA salah seorang pengguna jasa Transjakarta dan angkutan massa lainnya di Jakarta. Meski tak setiap hari menggunakan Transjakarta lantaran tak tinggal menetap di Ibu Kota, saya yakin keluhan ini bisa mewakili beberapa gelintir pengguna jasa lainnya.

Sejauh ini pelayanan yang diberikan pengelola Transjakarta sudah cukup baik. Tapi ada beberapa persoalan yang saya soroti sebagai berikut.

1. Belum ada informasi tentang berapa lama lagi bus yang berikutnya akan datang. Informasi semacam ini penting. Sebab, biarpun lama menunggu, setidaknya para calon penumpang memiliki perhitungan relatif tepat soal waktu perjalanan mereka.

2. Tidak ada informasi tentang jumlah penumpang pada bus berikutnya. Informasi semacam ini juga penting. Sebab, penumpang dengan kebutuhan khusus, misalnya hamil, akan memilih moda transportasi lain apabila tahu sejak dini bahwa bus berikutnya sudah sarat penumpang.

3. Poin terakhir ini masukan yang agak pribadi. Penumpang seperti saya bakal merasa kesal saat melihat aparatur penanggung jawab busway melalaikan tugasnya hanya karena mereka lebih sering bermain telepon seluler dibanding memberi pelayanan maksimal kepada penumpang. Pengelola Transjakarta perlu betul-betul mengingatkan stafnya agar lebih menjaga sikap saat bertugas. Saya percaya Transjakarta akan terus memberikan yang terbaik bagi para penumpangnya. Terima kasih.

Yandi
Serang