Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Surat Pembaca

Surat Pembaca

8 Maret 2010 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hak Jawab PT Pantravel

TEMPO edisi 1-7 Maret 2010 menurunkan artikel ”Blangko Kosong Diplomat Pejambon”. Dalam artikel itu terdapat kutipan, ”Manajemen PAN Travel tak bersedia dimintai konfirmasi perihal tersangkutnya mereka dalam urusan ’kerek-mengerek’ harga tiket ini. Saat Tempo mendatangi kantor PAN di Jalan Sahardjo 96-A, Jakarta Selatan, seorang anggota staf direksi perusahaan agen perjalanan itu mengatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan.”

Tak benar ada anggota staf direksi kami yang telah menemui wartawan majalah Tempo dan mengatakan seba­gaimana kutipan itu. Pantravel sama sekali tak mengetahui adanya praktek-praktek penggelembungan harga tiket perjalanan dinas di Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri. Selama Pantravel ditunjuk menjadi agen rekanan, Pantravel selalu menyampaikan tagih­an resmi sesuai dengan harga tiket yang berlaku.

NANDA HASIBUAN
Kuasa Hukum PT Pantravel

Wartawan kami pada 25 Februari 2010 mendatangi kantor Pantravel untuk meminta konfirmasi, ditemui seseorang yang mengaku anggota staf direksi. Ketika kami hendak menemui anggota direksi, petugas satpam mencegah dan meminta wartawan Tempo keluar. Kami juga mendatangi kantor Pantravel di kompleks Kementerian Luar Negeri, tapi pihak Pantravel tetap tak mau ditemui.

— Redaksi


Hak Jawab Marwan Ja’far

SAYA ingin menyanggah dan me­ngoreksi berita Tempo edisi 1-7 Maret 2010 yang berjudul ”Koalisi Pempek dan Rambutan”.

Pertama, saya bukan narasumber yang diwawancarai dan dikutip (on the record) dalam berita tersebut, khususnya ha­laman 37 alinea 11 yang berbunyi: ”Tapi, sejak Hatta Rajasa terpilih menjadi Ke­tua Umum PAN pada Januari lalu, sikap Hatta ’berubah’. Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far, pada 2004-2009, sikap Hatta tegas. Dalam memimpin rapat koalisi, dia tidak ada beban. Hatta, kata Marwan, selalu memulai rapat dengan mengatakan, ’Sesuai dengan arahan Presiden.’ Selanjutnya, ia mengarahkan koalisi untuk melakukan ini dan itu. Tapi, dalam kasus Century, ’Kesan saya Pak Hatta tidak fokus pada satu sikap politik,’ kata Marwan. Maksudnya, di satu pihak ia membela Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di pihak lain ia menentang mereka.”

Kedua, saya tidak pernah dijadikan narasumber yang diwawancarai oleh wartawan majalah Tempo untuk pelapor­an/peliputan dan penulisan berita itu.

Ketiga, saya tidak pernah menyampaikan informasi ”on the record” (boleh dikutip dan dipublikasi) tentang masalah dan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan itu kepada wartawan majalah Tempo.

Keempat, pemberitaan yang menyebutkan nama dan identitas saya se­bagai narasumber pemberitaan tersebut merupakan pelanggaran kode etik serius yang telah menimbulkan kerugian sosial, politik, etis, serta melanggar hak asasi saya dan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan itu, khususnya Ke­tua Umum PAN Hatta Rajasa.

Berdasarkan sanggahan dan koreksi tersebut, bersama surat ini saya meminta dan mendesak Tempo segera mencabut artikel ini.

MARWAN JA’FAR
Ketua Fraksi PKB DPR RI

Wartawan kami mewawancarai Anda pada 22 Februari 2010 di Gedung DPR. Ketika itu Anda berpesan agar dipilih ”kutipan yang aman”. Kami mohon maaf jika terjadi perbedaan persepsi dalam memilih ”kutipan yang aman” itu.

— Redaksi


Mental Anggota DPR

Saya kira mental anggota Dewan Perwakilan Rakyat mesti diperbaiki sebelum menyalahkan pemerintah dalam kasus Bank Century. Saya berharap mere­ka menciptakan suasana kondusif agar situasi politik dan perekonomian nasional membaik. Masyarakat pun bisa hi­dup tenang dan bekerja nyaman. Sebagai wakil rakyat, DPR harus memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau partai­nya. Anggota DPR dipilih oleh rakyat, seharusnya loyalitasnya kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Mendukung pemerintahan merupakan salah satu upaya ikut menyejahterakan rakyat, tentu dengan tetap menjalankan fungsi kontrolnya. Semoga para anggota DPR berupaya memperbaiki diri.

KURNELIUS BUDI KUNCORO
Jagakarsa, Jakarta Selatan


Kecewa Kartu 3

Saya pelanggan kartu GSM 3, sejak tertarik pada promosi mendapatkan bonus tiga kalinya. Saya pernah ikut menyebarkan 5.000 kartu perdana 3 gratis dalam satu kegiatan di Bogor, pada 2008. Untuk menelepon sesama 3 dari mana pun, hanya dipotong bonus pulsa. Tapi, dari Desember 2009 hingga 2 Maret 2010, ternyata setiap menelepon sesama 3 terpotong pulsa utama, tak lagi ada bonus pulsa.

Saat ini bonus pulsa ”sesama 3” saya sudah mencapai Rp 968.010. Tapi percuma saja kalau bonus itu tidak bisa dipa­kai. Saya merasa dibohongi oleh 3. Selama ini saya belum pernah mendapat pemberitahuan apa pun dari operator. Saya pernah menelepon operator bebe­rapa kali, jawabannya sama: pulsa utama tidak dipotong.

DEDE PURNAMA
Jalan Kesehatan Nomor 4, Kota Bogor
0899-855-xxxx


Kecewa Iklan BII-BlackBerry

SAYA tertarik pada iklan BII-BlackBerry yang menawarkan harga khusus BlackBerry Gemini dan Onyx bagi pemegang kartu bank itu. Saya ke Ambasador Mall untuk membelinya. Ternyata, menurut petugas toko, iklan itu hanya untuk mereka yang belum memegang kartu kredit BII. Saya kecewa karena sudah jauh-jauh datang ke mal itu. Iklan itu membohongi konsumen, dong?

JOHANNES KITONO
Kemanggisan, Jakarta Barat


Etika Anggota DPR

SAYA gerah mengikuti kasus Bank Century. Para anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tak punya etika dalam bertanya kepada para narasumber yang dipanggil. Banyak penggunaan kata yang mengusik suku, agama, dan ras, atau kata menghina. Permainan intonasi, gaya bahasa, atau pemilihan kata memainkan emosi para narasumber. Tentu para anggota Panitia Khusus berniat menggali informasi. Tapi cara­nya sungguh melupakan sopan santun.

TIMOTIUS HARRY
Pasar Minggu, Jakarta Selatan


Malaysia Pengekspor Kayu?

Kok bisa Malaysia yang luas hutannya kalah jauh dibanding Indonesia menjadi negara eksportir kayu terbesar kedua di dunia setelah Cina. Ternyata, oh ternyata, kayu yang diekspor berasal dari hasil pembalakan liar hutan Indonesia. Itulah kondisi perbatasan Indonesia dengan negara lain. Seharusnya masalah perbatasan diawasi lebih ketat dan tidak boleh diabaikan. Setiap pelanggaran yang dilakukan negara lain akan bersinggung­an dengan kedaulatan tanah air kita.

Perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia telah menjadi wilayah pencurian kayu. Alat berat dari negara itu keluar-masuk mengangkut kayu hutan Indonesia menuju Batulintang, Malaysia. Sudah waktunya pemerintah memikirkan tata kelola pembangunan kawasan perbatasan yang lebih riil, misalnya memba­ngun desa-desa perbatasan dengan fasi­litas infrastruktur yang memadai.

CYNTIA MANGINDA
Depok, Jawa Barat


Perdagangan dengan Cina

DIBUKANYA perdagangan bebas dengan Cina sungguh mengkhawatirkan. Kita masih ingat, Cina pernah menarik produk susu karena mengandung melamin. Kini, tidak tertutup kemungkinan kejadian yang sama terjadi pada produk yang masuk Indonesia. Sebelum jatuh korban anak-anak Indonesia, pemerin­tah harus melakukan fungsi kontrol yang benar. Misalnya, dengan uji laboratorium terhadap segala produk makanan dan mainan dari Cina. Fungsi lembaga Standar Nasional Indonesia harus benar-benar optimal.

Indonesia harus berani mengambil sikap tegas apabila menemukan produk dari Cina yang bermasalah. Tiga tahun lalu pemerintah Australia pun menarik semua mainan Mattel dari Cina yang mengandung unsur kimia membaha­yakan.

SUMIARTINI
Tanjung Duren, Jakarta Barat


Century dan Boediono-Sri Mulyani

Saya prihatin terhadap kasus Bank Century. Kasus ini bak bola liar, menye­ret banyak pejabat. Padahal kesalahan ini semestinya menjadi tanggung jawab manajemen Bank Century, termasuk pemiliknya, Robert Tantular.

Saya setuju dengan pemikiran pe­ng­amat ekonomi Faisal Basri yang meminta Golkar tidak terus menyalahkan Sri Mulyani dan Boediono. Menurut Faisal Basri, Golkar harus introspeksi diri.

PRIBADI ADI PARINGGO
Pasar Rebo, Jakarta Timur


Batalkan Kenaikan Tarif Listrik

Pemerintah akan membatalkan rencana kenaikan tarif dasar listrik tahun ini. Selain pembatalan kenaikan ta­rif listrik, harga eceran tertinggi pupuk batal naik. Anggito Abimanyu lebih tegas lagi mengatakan, dalam skenario kebijakan fiskal yang ada, pemerintah berencana menambah subsidi. Ini kabar gembira bagi rakyat kecil. Ibarat air sejuk menanti hasil akhir Panitia Khusus Century yang kian panas.

Kebijakan itu tentu berdampak langsung terhadap kantong rakyat kecil, seperti petani, nelayan, dan buruh kecil. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bencana alam yang datang silih­ berganti membuat kehidupan mereka semakin tak tentu. Mudah-mudahan kebi­jakan membatalkan kenaikan tarif lis­­­trik dan harga eceran pupuk kali ini tidak memiliki muatan politis tertentu, selain kepedulian untuk menyejahte­ra­kan rakyat kecil.

ANGGI ASTUTI
Bogor, Jawa Barat


Tetap Waspada Bom

Sebuah bom ledakan rendah ditemukan di Cirebon. Agaknya, aksi teror cara begini masih ada saja sampai sekarang. Belum diketahui apa motif bom yang gagal meledak ini. Teror menggunakan bom tampaknya tetap harus diwaspadai. Kita sebaiknya tidak menduga-duga siapa yang melakukan dan apa motifnya karena bisa memperkeruh situasi. Kita harus menunggu hasil penyelidikan aparat keamanan sehingga jelas semuanya.

SATYA NUGRAHA
Cibubur, Jawa Barat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus