Surat Pembaca

Khawatir Partai Tunggal

Jusuf Kalla dalam sambutan di Musyawarah Nasional Golkar di Pekanbaru mengatakan agar Golkar jangan mengemis-ngemis jabatan. Saya kira hal tersebut baik.

Lalu mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan pernyataan itu? Saya khawatir zaman Orde Baru terulang. Pada saat itu ada tiga partai. Tapi pada dua partai di luar Golkar terdapat orang-orang pemerintah, kepanjangan tangan Presiden Soeharto.

Mungkin kekhawatiran ini berlebihan. Tapi tanda-tanda ke arah itu tampak dengan terpilihnya Aburizal Bakrie yang direstui pemerintah. Lalu ada pula Hatta Rajasa di Partai Amanat Nasional, yang juga orang dekat Yudhoyono. Untuk ke depan kelak, saya berharap hanya akan ada dua partai yang jelas berbeda, dan tidak memberi peluang berkembangnya para oportunis untuk mencari keuntungan pribadi.

SUDIHARTONO
Jalan Nagan Lor, Yogyakarta

---

Anggota Dewan Harus Lebih Baik

LEBIH dari separuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dihiasi wajah-wajah baru. Tidak semua anggota Dewan politikus karier. Banyak yang semula berprofesi lain dan barangkali akan tetap melanjutkan profesi mereka. Banyak dari mereka tidak mengerti tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Bahkan ada selebritas yang dengan terus terang mengakui tidak mengerti dunia politik.

Tak mengherankan, tebersit nada kekhawatiran beberapa pihak. Faktor pengalaman, penguasaan masalah, kemampuan, dan kematangan berpolitik menjadi pertanyaan cukup serius. Apalagi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka sungguh besar. Bila benar kekhawatiran itu, mereka akan membuat demokrasi di Indonesia kian elitis. Juga semakin memperlebar jarak antara rakyat dan partai politik. Mereka kurang mampu menyerap aspirasi dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, pembekalan dan pembinaan berkesinambungan sangat diperlukan. Ini penting untuk meningkatkan peran strategis mereka. Semoga semua kekurangan anggota Dewan periode sebelumnya benar-benar menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi perbaikan kinerja dan kualitas anggota Dewan periode 2009-2014.

HERU WICAKSONO
Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 32, Jakarta Selatan

---

Ketua MPR, Bekerjalah demi Bangsa

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, akhirnya terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2014. Kemenangan yang didukung penuh oleh Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi penanda koalisi kedua partai, yang sejak lima tahun terakhir berseteru. Suara PDI Perjuangan tidak bulat.

Rekam jejak Taufiq Kiemas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam periode lima tahun sebelumnya menjadi sorotan banyak pihak, terutama soal kehadirannya yang begitu minim dalam rapat-rapat. Tentu ini menjadi catatan penting bagi Taufiq dalam memimpin Majelis lima tahun ke depan. Meski tak seaktif DPR, banyak agenda Majelis harus dikerjakan, seperti usul amendemen. Begitu juga relasi DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang selama ini tak akur.

CHRISTOPER SIMANJUNTAK
Cilandak, Jakarta Selatan

---

Pemberantasan Korupsi Terancam

ADA kecenderungan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal diamputasi karena kelewat getol dalam membasmi korupsi. Sungguh ironis bila ini terjadi. Dari data Komisi, sejak 2004 hingga 2007, lembaga ini menangani 98 kasus dugaan korupsi. Sedikitnya tujuh mantan menteri dan pejabat setingkat menteri dipenjarakan karena terlibat korupsi, di antaranya mantan Menteri Agama Said Agil Munawar serta mantan Menteri Kelautan Rohmin Dahuri.

Para pejabat yang ditahan Komisi antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah; Wakil Gubernur Jambi Antony Zeidra Abidin; mantan Duta Besar untuk Malaysia, Rusdihardjo; dan mantan Duta Besar RI untuk Singapura, Mohamad Slamet Hidayat. Dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga tak sedikit yang telah ditahan. Tak mengherankan, Komisi menjadi momok yang menakutkan para pejabat. Mereka pasti akan banyak yang bertepuk tangan jika lembaga ini diamputasi.

DYAN YUSTISIA
Jalan Roda 54, Bogor

---

Rupiah Makin Tak Bernilai

SEPULANG bekerja, saya melihat uang rupiah logam Rp 100 di jalan. Terpikir dalam benak untuk mengambil, tapi langsung saya batalkan. Dengan nilai sebesar itu, dapat apa? Permen saja tak dapat.

Pemerintahan dan ahli ekonomi sering berkata inflasi negara ini nol koma sekian persen. Pertanyaan saya yang awam, kenapa mata uang negara ini seakan tidak ada lagi artinya? Saya terkadang menangis melihat uang kita yang tidak berarti dibandingkan dengan negara lain. Sebagai anak kelahiran 1980-an, saya pernah merasakan nikmatnya uang Rp 25, Rp 50, dan Rp 100. Dengan Rp 100 bisa mentraktir empat teman minum es. Di era pemerintahan baru, saya berharap pakar ekonomi dan pemimpin bangsa serius memikirkan ekonomi rakyat.

M. IQBAL
Jalan Cut Meutia, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

---

Bangunan Tahan Gempa

SUNGGUH dahsyat gempa yang terjadi di Padang dan Pariaman, Rabu petang, 30 September 2009. Melihat banyaknya korban jiwa, harta benda, musibah ini pantas digolongkan sebagai bencana nasional. Korban jiwa dan harta benda paling banyak disebabkan oleh bangunan rumah atau gedung ambruk.

Jadi, yang harus kita lakukan adalah merancang bangunan yang tahan gempa. Setidaknya bangunan yang memperkecil risiko. Caranya, kurangi material yang mempunyai beban berat. Apalagi beban itu untuk hiasan interior atau eksterior semata. Jika perlu, kembali ke bangunan yang dominan menggunakan kayu.

Ruang atau kamar yang paling kerap dihuni hendaknya diberi pengaman. Misalnya di setiap sudut diberi tiang besi terpisah dari dinding, yang berhubungan dengan tiang lain. Jadi, bila terjadi gempa, tiang-tiang ini bisa menahan reruntuhan dinding. Semoga Tuhan selalu mengasihi kita semua! Amin.

PANDU SYAIFUL
Guru SMP Cendana, Duri, Riau

---

Cerpen Antasari

BERITA media massa, cetak ataupun elektronik, adalah sumber inspirasi bagi pembaca. Pemberitaan suatu masalah juga memberikan kecerdasan bagi masyarakat. Pengkonsumsi berita tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Tema pemberitaan ada yang bersifat lokal, juga nasional.

Pemberitaan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sangat mencengangkan. Bukan pada motif keterlibatannya, tapi dari segi penulisan berita. Masyarakat berhak mengetahui kejadian di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam yang menjadi pangkal kasus Antasari. Namun media massa hendaknya menghindari penulisan yang begitu vulgar, menggunakan gaya penulisan ala cerita pendek esek-esek.

Bila penulisan dengan gaya bahasa itu masih terus berlanjut, media massa turut andil merusak anak-anak.

NINING SUPRAPTO
Perdatam, Pancoran,
Jakarta Selatan

---

KPK Harus Lebih Garang

AKHIRNYA rakyat memiliki harapan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim yang dibentuk Presiden telah bekerja menyeleksi calon pemimpin lembaga antikorupsi itu. Hasilnya, Presiden melantik Mas Ahmad Santosa, Waluyo, dan Tumpak Hatorangan.

Lahirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk pemimpin sementara Komisi juga didasari kisruh antara Komisi dan polisi. Padahal kisruh ini menjadi kemenangan para koruptor. Apabila kedua lembaga penegak hukum berjalan bersama memerangi korupsi secara maksimal dan menjadikan koruptor musuh bersama, sangat mungkin penyakit korupsi tidak akan menjangkiti dunia birokrasi.

Dengan pemimpin baru, Komisi harus mampu dan lebih garang daripada sebelumnya. Masih ada kasus-kasus besar yang menyisakan persoalan serius, seperti kasus Bank Century, BLBI, dan kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR.

HENDRIWAN ANGKASA
Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat

---

Kerja Sama Selamatkan Korban

TIM evakuasi gabungan terus menyelamatkan korban gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Padang. Di antaranya ada Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, lembaga swadaya, dan masyarakat setempat. Suasana tatkala menolong para korban mencekam dan mencemaskan.

Kita bersyukur, tim gabungan bekerja tanpa pamrih membantu rakyat. Semoga dengan kerja sama yang baik itu, tragedi di Sumatera Barat dapat segera diatasi.

HERI RIYADI
Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur

---

Sertifikat Halal

NEGERI ini ditakdirkan sebagai bangsa plural: beragam suku, agama, ras, atau budaya. Makanan yang dilarang oleh satu kelompok bisa jadi tidak untuk kelompok lain. Maka bebaskanlah konsumen untuk membeli makanan.

Untuk produsen, saya menyarankan mereka menggunakan stiker dari pengawas obat dan makanan atau lembaga profesional lainnya. Bila ada larangan atas suatu produk makanan, cukup menggunakan stiker dari majelis tiap-tiap agama. Departemen Agama sebaiknya tidak mengeluarkan stiker halal. Departemen cukup mengurusi kerukunan antarmasyarakat beragama.

Stiker sebaiknya gratis, tidak dijadikan ajang komersial, tidak ada pungutan biaya. Dengan demikian, tercapai harmoni dalam Bhinneka Tunggal Ika.

LIE GAN YOUNG
Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur

---

Penolakan Pemakaman Teroris

PENOLAKAN pemakaman tersangka teroris di kampung halamannya terus berlanjut. Aksi ini terjadi di Solo, Kudus, dan Purbalingga, tempat para tersangka itu berasal. Warga menolak daerahnya dijadikan lokasi pemakaman.

Menurut salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia, Jawa Tengah, penolakan tersebut tak berdasar dan tidak relevan. Umat Islam wajib memperlakukan jenazah dengan baik, yakni memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan.

Adapun menurut warga, penolakan ini merupakan bentuk sanksi sosial, karena selama hidupnya mereka sudah melakukan teror. Sebenarnya pemakaman bisa dilaksanakan, tapi harus dilakukan sesederhana mungkin sehingga tidak menimbulkan kesan teroris adalah pahlawan yang mati dalam jihad.

FERDIANSYAH PUTRA
Kota Kembang Permai 42, Depok