Alasan ITB Cabut Swakelola dan Otonomi Sekolah Bisnis Manajemen

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan swakelola dan otonomi di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) tidak sesuai dengan statuta ITB dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2013. Hal itu merujuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 31 Desember 2018.

“Rektorat dan dekanat SBM terus berupaya menuntaskan persoalan internal dengan meminimalkan dampak,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto secara tertulis, Rabu 9 Maret 2022.

Rektorat meminta kepada Forum Dosen SBM ITB untuk kembali menjalankan tugas dan kewajiban Tridarma perguruan tinggi. Menurut Naomi, ITB telah berkonsultasi dengan BPK RI dan berkomitmen untuk melaksanakan arahan dari BPK. “Hal ini merupakan masalah fundamental bagi institusi besar, dan wajib diluruskan sebagai hasil dari upaya introspeksi dan semangat perubahan untuk kemajuan bersama,” katanya.

Sejak November 2021 lalu hingga kini, muncul penolakan dari Forum Dosen SBM ITB kepada Rektor ITB Reini Djuhraeni Wirahadikusumah soal pencabutan hak swakelola SBM ITB lewat surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh Nomor 1627/IT1.B06/KU.02/2021. Penolakan dosen lewat petisi pada November 2021 itu kemudian dibalas oleh Peraturan Rektor 1162/IT1.A/PER/2021 yang menguatkan surat dari wakil rektor itu.

Hingga pertemuan terbaru pada 4 Maret lalu antara pihak Rektorat, Dekanat SBM, dan perwakilan Forum Dosen SBM ITB, belum ada titik temu hingga muncul isu pengurangan layanan perkuliahan oleh sebagian dosen per 8 Maret 2022. “ITB senantiasa dan akan selalu bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan Tridarma kepada semua pemangku kepentingan, terutama seluruh mahasiswa,” ujar Naomi.