Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Produsen elektronik Siemens (SIEGn.DE), Ericsson (ERICb.ST) dan Schneider Electric (SCHN.PA), bersama dengan kelompok industri DigitalEurope memperingatkan pada hari Senin bahwa usulan peraturan Uni Eropa yang berat, yang menargetkan risiko keamanan siber pada perangkat pintar, dapat mengganggu rantai pasokan dalam skala besar, serupa dengan saat pandemi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengutip Reuters, Selasa, 7 November 2023, Undang-Undang Ketahanan Siber yang diusulkan oleh Komisi Eropa tahun lalu mewajibkan produsen untuk menilai risiko keamanan siber produk mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah dalam jangka waktu lima tahun atau selama perkiraan masa pakai produk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aturan yang diusulkan juga akan berlaku bagi importir dan distributor perangkat yang terhubung ke internet. Kekhawatiran terhadap keamanan siber meningkat menyusul serangkaian insiden besar yang melibatkan peretas yang merusak bisnis dan menuntut uang tebusan dalam jumlah besar.
“Undang-undang yang berlaku saat ini berisiko menciptakan hambatan yang akan mengganggu pasar tunggal,” tulis kepala eksekutif perusahaan tersebut dalam surat bersama kepada kepala industri Uni Eropa Thierry Breton dan kepala digital Uni Eropa Vera Jourova.
Mereka mengatakan gangguan dapat berdampak pada jutaan produk, mulai dari mesin cuci hingga mainan, produk keamanan siber, serta komponen penting untuk pompa panas, mesin pendingin, dan manufaktur berteknologi tinggi. Penundaan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya ahli independen untuk melakukan penilaian dan birokrasi, kata perusahaan tersebut.
“Kami berisiko menciptakan penyumbatan seperti COVID dalam rantai pasokan Eropa, mengganggu pasar tunggal dan merugikan daya saing kami,” kata perusahaan tersebut.
Penandatangan surat lainnya termasuk CEO Nokia, Robert Bosch GmbH dan perusahaan perangkat lunak Slovakia ESET.
Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan bahwa daftar produk berisiko tinggi yang tunduk pada aturan tersebut harus dikurangi secara signifikan dan bahwa produsen harus diizinkan untuk memperbaiki risiko kerentanan yang diketahui daripada melakukan penilaian terlebih dahulu.
Mereka juga menginginkan lebih banyak fleksibilitas untuk menilai sendiri risiko keamanan siber.
Surat tersebut muncul menjelang perundingan pada 8 November antara negara-negara Uni Eropa dan anggota parlemen UE untuk membahas rincian rancangan undang-undang tersebut sebelum dapat diadopsi.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
