Membaca Ketimpangan Gender lewat Multidisiplin Ilmu

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

The Australian National University dan ISEAS Singapura menerbitkan buku Gender Equality and Diversity in Indonesia di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember lalu.
Buku ini terdiri atas 14 tulisan akademikus Australia dan Indonesia, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Gender Equality and Diversity in Indonesia membedah permasalahan ketimpangan gender lewat berbagai disiplin ilmu.

Kesetaraan gender merupakan satu agenda reformasi. Bangsa ini berupaya mendobrak konsep patriarki, yang menempatkan pria sebagai manusia kelas satu. Namun, lebih dari dua dekade berlalu, perjalanan menuju kesetaraan gender di Indonesia dinilai lambat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Norma sosial yang memberi label bahwa peran perempuan mengurus rumah tangga susah dihilangkan,” ujar Angie Bexley, editor buku Gender Equality and Diversity in Indonesia: Identifying Progress and Challenges. Kitab garapan The Australia National University (ANU) Indonesia Project ini diluncurkan di Kampus Universitas Indonesia II, Salemba, Jumat Pusat, pada Jumat, 15 Desember lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Buku ini memuat 14 tulisan seputar permasalahan gender di Indonesia dengan tema berbeda-beda. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya, menulis soal peran pembangunan human capital dalam kesetaraan gender. Dari berbagai tema tersebut, dapat ditarik benang merah, yaitu perlunya melihat berbagai dimensi dalam memahami progres demokrasi dengan memakai lensa gender. Dari aspek ekonomi, sosial, politik, hingga budaya.

Angie Bexley (kiri), Andy Yentriyani, dan Diahhadi Setyonaluri saat peluncuran buku 'Gender Equalitu and Diversity in Indonesia', di Gedung Magister Menajemen UI Kampus Salemba, Jakarta, 15 Desember 2023. Tempo/Jihan Ristiyanti

Buku terbitan ISEAS Singapura ini merupakan kumpulan tulisan yang disampaikan dalam konferensi Indonesia Update ke-39 yang diselenggarakan pada tahun lalu di kampus The Australian National University (ANU), Canberra. Satu tulisan memuat tantangan perempuan dalam penggunaan Internet sebagai peluang pengembangan karier oleh Niken Kusumawardhani.

Peneliti senior SMERU Research Institute, Jakarta, itu menggambarkan fenomena ketimpangan akses Internet antara perempuan dan laki-laki. Situasi itu diperburuk oleh rendahnya literasi digital. Mayoritas perempuan menggunakan Internet untuk mengakses media sosial dan membaca berita. Pada 2021, misalnya, hanya 15 persen perempuan yang memanfaatkan Internet untuk mempromosikan produk dan jasa mereka.

Baca juga:

Secara teori, Niken melanjutkan, Internet memang menghadirkan opsi pekerjaan yang lebih menarik untuk perempuan. "Tapi ada ketimpangan skill sehingga benefit digitalisasi belum tentu terealisasi,” katanya dalam acara peluncuran buku tersebut.

Bexley mengatakan partisipasi tenaga kerja perempuan terlihat meningkat. "Tapi, pada saat bersamaan, angkanya cenderung stagnan karena banyak yang berhenti setelah menikah atau memiliki anak,” ujarnya. Hal itu tidak lepas dari pengaruh norma sosial yang meletakkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada perempuan. Tantangan lainnya adalah perempuan kerap mendapat beban ganda berupa pekerjaan di luar rumah dan kewajiban merawat keluarga.

Buku ini juga mengulas regulasi yang belum menjawab tantangan kesetaraan gender. Contohnya tulisan Andrea Andjaringtyas Adhi dkk. Peneliti dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia itu menyoroti peningkatan pengajuan dispensasi usia nikah, yang jelas-jelas membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.

Pemerintah memang sudah menaikkan batas usia nikah anak perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak bisa membendung pernikahan anak usia dini. Sebab, keluarga bisa mengajukan dispensasi agar anak usia di bawah 19 tahun bisa menikah. Celakanya, 90 persen pengajuan itu dikabulkan oleh hakim. Dalam tulisannya, Andrea mengatakan, perempuan yang paling banyak terjerat perkawinan anak adalah mereka yang tinggal di perdesaan dan miskin.

Aksi memperingati International Women's Day 2023 di Jakarta, 8 Maret 2023. Dok. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.

Gender Equality and Diversity in Indonesia juga membahas kemunculan gerakan bapakisme, yakni ada pembagian peran dalam pekerjaan domestik antara laki-laki dan perempuan. “Sayangnya, itu sangat bias kelas menengah atas,” ujar Diahhadi Setyonaluri, editor buku tersebut.

Menurut Ruri—begitu ia biasa disapa—lembaga dan institusi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak serta-merta meningkatkan kesetaraan gender. Alasannya, mereka memiliki keterbatasan. “Mereka tidak punya kekuatan karena bukan kementerian teknis,” katanya.

Ruri mengatakan buku ini mengulas permasalahan gender dari berbagai perspektif ilmu. Sudut pandang inilah yang membedakannya dari buku kebanyakan, yang biasanya hanya mengulas permasalahan tersebut dari satu sisi. Sebut saja "Perempuan dalam Budaya Patriarki" karya Nawal El Saadawi yang menggunakan pendekatan ekonomi politik. Ada juga "Analisis Gender & Transformasi Sosial" oleh Mansour Fakih yang membedah persoalan gender dengan mata pisau transformasi sosial.