Wakil Ketua KPK: Jangan Berharap Terlalu Tinggi kepada KPK

Ini soal kehebohan yang ditimbulkan operasi tangkap tangan. Perkara korupsi Wali Kota Semarang tidak memakai operasi tangkap tangan. Beberapa kepala daerah terjerat kasus korupsi di KPK tanpa operasi tangkap tangan. Kami sudah memetakan modus korupsi kepala daerah serta memeriksa pengadaan barang dan jasa. Banyak yang bermasalah. Operasi tangkap tangan sebetulnya tak perlu.

Anda sepakat operasi tangkap tangan dihentikan?

Kami sebetulnya bisa memeriksa siapa orang terdekat para kepala daerah. Sebab, kami membuat profil orang-orang itu. Dari informasi itu sudah terlihat bahwa pejabat ini enggak benar. Jadi ngapain harus operasi tangkap tangan? Operasi itu seolah-olah seperti kembang api di malam tahun baru. Media menjadi heboh. Operasi tangkap tangan jalan terus, syukur kalau dapat. Kalaupun tidak melakukan operasi itu, kami juga bisa.

Operasi KPK belakangan hanya menggulung koruptor kasus kecil yang nilainya jutaan rupiah, bukan skandal besar. KPK sudah tak bernyali?

Kami menangkap kepala daerah, menteri, sampai hakim agung. Dua hakim pernah terjaring operasi tangkap tangan. Mungkin ada kebocoran informasi dan itu bisa saja terjadi. Siapa yang membocorkan, itu yang belum terungkap. Masyarakat yang berharap kepada pimpinan KPK mungkin kecewa karena kami seolah-olah seperti malaikat. Jangan berharap terlalu tinggi kepada KPK.

KPK juga dianggap politis dan tebang pilih perkara. Contohnya korupsi Harun Masiku yang diduga melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto....

Kasus Wali Kota Semarang, Harun Masiku, dan skandal bantuan sosial sudah lama penyelidikannya. Kenapa baru sekarang? Sebab, penyelidiknya baru mendapatkan bukti. Pimpinan KPK enggak tahu sampai masalah teknis. Kami enggak tahu sampai sejauh apa penyelidik mendapatkan alat bukti. Surat perintah penyelidikan memang ditandatangani pimpinan. Namun enggak mungkin saya mengikuti penyelidik dan sampai di mana perkembangannya. Kami percaya saja. Asumsi kami, semua pegawai KPK memiliki integritas.

Ada yang pernah menelepon Anda untuk mengintervensi kasus itu?

Tidak pernah, bahkan oleh Presiden untuk menghentikan suatu kasus. Selama delapan tahun di KPK, saya enggak pernah ditelepon sekali pun.

Anda barangkali tidak dihubungi, tapi bisa saja pemimpin yang lain....

Saya tidak tahu. Pemimpin lain tidak pernah ada yang bercerita. Enggak mudah kok bagi pimpinan untuk bisa mengelak. Contohnya, saya tak setuju suatu kasus dilanjutkan. Tapi ada pemimpin lain yang belum tentu sikapnya sama dengan saya.

Kami mendapat cerita bahwa penyidik dari kepolisian dan kejaksaan lebih loyal kepada institusi asalnya ketimbang KPK. Benarkah?

Itu sangat manusiawi. Kalau saya dalam posisi mereka serta masih berharap dari institusi awal akan ada promosi dan sebagainya, saya akan ikut ke institusi asal. Itu sangat manusiawi. Saya tidak menyalahkan teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan. Mereka melakukan koordinasi dengan lembaga asalnya. Saya pikir enggak ada masalah.

Namun Anda pernah mempersoalkan loyalitas ganda para pegawai itu....

Pak Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK, juga ngomong. Masalah Cicak Vs Buaya muncul salah satunya karena isu tersebut. Ketika kami menangani kasus korupsi simulator surat izin mengemudi yang melibatkan Djoko Susilo, muncul persoalan yang sama. Pak Agus pernah bilang bahwa kesulitan pimpinan KPK adalah tak tahu ke mana loyalitas penyelidik, penyidik, dan jaksa kami. Sulit berharap pegawai akan loyal kepada pimpinan selama masih ada keinginan kembali ke institusi asal. Jika ingin memberantas korupsi dan benar-benar bergabung dengan KPK, mereka harus menjadi pegawai dan pensiun di sini.

Alexander Marwata

Tempat dan tanggal lahir:

• Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967

Jabatan publik:

• Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (2015-2024)
• Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
• Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1987-2011)

Pendidikan:

• Diploma IV akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan, Banten
• Sarjana hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

Laporan harta kekayaan:

• Rp 12,6 miliar (2023)

Seberapa besar pengaruh loyalitas ganda terhadap penanganan perkara?

Pasti menghambat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Pasal 11 yang mengatur kewenangan KPK menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Saya dan Ketua KPK sementara, Pak Nawawi Pomolango, suka berkelakar bahwa jangan-jangan masyarakat memaknai aparat hukum itu hanya hakim. Jadi publik hanya tahu bahwa hanya hakim yang ditangkap.

Mengapa ragu menggulung aparat hukum, seperti polisi dan jaksa?

Ketika kami menangkap jaksa, beberapa kali ada permintaan dari kejaksaan agar menjaga kondisi internal. Untuk kepolisian juga terjadi seperti itu. 

Apa alasan mereka?

Kata mereka, untuk menjaga sinergi antarlembaga. Mengapa ini terjadi? Padahal Undang-Undang KPK jelas mengatur bahwa kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum harus ditangani KPK.

Mengapa KPK kerap mengalah dengan menyerahkan penanganan kasus yang melibatkan polisi dan jaksa?

Saya tak menyalahkan. Persoalan independensi KPK tak hanya menyangkut pimpinan, tapi juga semua insan KPK. Karena itu, pegawai yang berasal dari instansi pemerintah seharusnya beralih status menjadi pegawai KPK. Pimpinan KPK sangat sulit mengendalikan atau mengawasi pegawai ketika mereka masih tunduk kepada pimpinan di instansi asal.

Bukankah merekrut penyidik independen menjadi makin urgen?

Kami sedang mengusahakan perekrutan penyidik independen. Kami sudah berbicara dengan Sekretaris Jenderal KPK untuk membahas masalah ini.

KPK sudah berdiri selama dua dekade, tapi kenapa korupsi masih subur?

Persepsi korupsi yang dihadapi masih sama. Ini sangat penting untuk menyamakan tindakan guna mengatasi korupsi. Apakah kita sepakat dan mempunyai persepsi yang sama bahwa persoalan korupsi yang dihadapi bangsa ini sudah sangat serius?

Apakah kurang bukti bahwa skandal korupsi di sini sudah masif?

Jika kita satu persepsi dan sepakat bahwa korupsi menjadi masalah besar yang harus diatasi, langkah-langkah yang harus dilakukan bisa kita rumuskan bersama. Dari perbaikan regulasi sampai penataan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi.

Siapa aktor utama yang bertugas memimpin pemberantasan korupsi?

Presiden yang harus memimpin perang melawan korupsi.

Layakkah kita berharap kepada Presiden yang memangkas independensi KPK?

Karena itu, Presiden harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi serta menciptakan birokrasi yang efektif dan bebas dari korupsi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Presiden dapat memerintahkan semua lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, memberantas korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Presiden yang harus menggelorakan perang melawan korupsi.

Negara mana yang bisa menjadi contoh pemberantasan korupsi?

Singapura dan Hong Kong. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan institusi penegak hukum, terutama kepolisian, dari korupsi. Mereka mendirikan lembaga khusus yang bertugas dan berwenang sepenuhnya memberantas korupsi. Kepolisian mereka tidak lagi menangani perkara korupsi.

Apa kelebihan lain pemberantasan korupsi di Singapura dan Hong Kong?

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura dan Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong menangani perkara korupsi, baik korupsi di sektor publik maupun swasta. Salah satu atau dua lembaga yang menjadi rujukan pendirian KPK adalah CPIB dan ICAC. Sayangnya, ketika sudah ada lembaga khusus yang bertugas dan berwenang memberantas korupsi di Indonesia, negara masih memberikan kewenangan yang sama kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menangani perkara korupsi.

Tumpang-tindih kewenangan membuat KPK tak leluasa bertindak?

Salah satu pertimbangan pendirian KPK adalah kepolisian serta kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Barangkali penyebabnya adalah kedua lembaga itu berada di bawah lembaga eksekutif sehingga rawan terjadi intervensi. Agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja profesional dan independen, KPK diberi tugas serta wewenang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kedua lembaga penegak hukum itu dalam menangani perkara korupsi.

Koordinasi dan supervisi itu hanya basa-basi karena tetap saja lembaga-lembaga penegak hukum berebut penanganan kasus....

Pengalaman saya selama dua periode menjadi pemimpin KPK, tugas dan wewenang koordinasi serta supervisi belum berjalan dengan baik. Pertemuan-pertemuan antara pimpinan lembaga, KPK, kepolisian, dan kejaksaan lebih banyak bersifat silaturahmi serta bertujuan menjalin keakraban ketimbang membahas persoalan korupsi dan cara mengatasinya. Mereka tidak pernah mendiskusikan bagaimana membangun institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Mereka tidak pernah membicarakan siapa yang menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Apa solusi yang Anda tawarkan?

Jika ada perubahan Undang-Undang KPK, perlu diatur secara tegas dan jelas hubungan KPK dengan kedua lembaga penegak hukum itu dalam menangani perkara korupsi. Misalnya, KPK menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, serta penyelenggara negara berdasarkan hasil pemilihan umum. Bisa juga kasus yang menyangkut kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 10 miliar. Selain itu, silakan polisi dan jaksa yang menangani.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama para anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK , di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 12 Juni 2024/Tempo/Imam Sukamto

Seleksi pimpinan KPK sedang berjalan. Apa komentar Anda melihat calon yang sudah lolos?

Semoga Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dapat memilih orang-orang yang tepat, punya rekam jejak yang baik, serta tidak terikat dengan lembaga atau instansi tempat kerja sebelumnya. Mereka harus berkeinginan kuat memberantas korupsi, mau meninggalkan zona nyaman dengan meninggalkan kebiasaan berkumpul dengan teman-teman atau hobi yang mahal. Mereka harus siap berseberangan dengan pemerintah jika melihat kebijakan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Kandidat ideal seperti yang Anda katakan sulit terwujud karena pemilihan komisioner KPK akhirnya tetap bermuatan politis....

Memilih pimpinan KPK memang bukan untuk memilih orang-orang terbaik. Tapi setidaknya panitia seleksi harus berani mengeliminasi calon pemimpin yang berpotensi merusak legitimasi KPK ke depan. KPK tetap dibutuhkan di tengah apatisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap KPK. Meski demikian, sebagai salah satu pemimpin KPK selama dua periode, saya yakin integritas lembaga dan insan KPK masih lebih baik dibanding institusi atau lembaga penegak hukum lain.

Daftar calon yang lolos sejauh ini berisi polisi dan jaksa....

Hakim juga banyak. Pimpinan KPK tak bisa dipecah. Katakanlah ia titipan seseorang. Ia punya semangat memberantas korupsi dan bisa jalan sambil tutup mata. Kami tak bisa dihentikan oleh Presiden sekalipun, kecuali jika ada pemimpin yang melanggar kode etik berat, mundur, atau melakukan tindak pidana.

Apa rencana Anda setelah tak lagi bekerja di KPK?

Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan selamat. Tak ada hal yang ditunggu selain menyelesaikan tugas di lembaga ini. Saya memikirkan untuk melakukan hal menyenangkan dan tak terikat waktu. Contohnya membaca buku, menulis, berbagi pengalaman, dan menjadi ahli di persidangan dalam perkara korupsi. Itu bisa menjadi kesibukan baru yang menyenangkan.