Krisis Myanmar Membahayakan Demokrasi Kita

Marzuki Darusman soal gugatan di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya penuntutan kasus genosida terhadap Rohingya di Myanmar.

30 April 2023 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Marzuki Darusman di kediamannya di Jakarta, 27 April 2023. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Marzuki Darusman menggugat Undang-Undang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan itu diajukan untuk membuka jalan penuntutan kasus genosida Rohingya di Indonesia.
PBB sedang mengupayakan pengadilan kasus Myanmar melalui Sidang Umum PBB.

BUSYRO Muqoddas, Marzuki Darusman, dan Aliansi Jurnalis Independen mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Konstitusi pada September 2022. Ketiganya meminta empat kata dalam undang-undang itu, yaitu “oleh warga negara Indonesia”, dinyatakan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan asas universalitas dalam Undang-Undang Dasar.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

mahkamah-konstitusi

marzuki-darusman

rohingya

asean

krisis-myanmar

pengadilan-ham

Abdul Manan

Meliput isu-isu internasional. Meraih Penghargaan Karya Jurnalistik 2009 Dewan Pers-UNESCO kategori Kebebasan Pers, lalu Anugerah Swara Sarasvati Award 2010, mengikuti Kassel Summer School 2010 di Jerman dan International Visitor Leadership Program (IVLP) Amerika Serikat 2015. Lulusan jurnalisme dari kampus Stikosa-AWS Surabaya ini menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia 2017-2021.

Edisi 30 April 2023